Pemerintah Setujui POD Pertama Lapangan Tuna

Lanjutnya, dari sisi penerimaan negara, diperkirakan Pemerintah akan mendapat income hingga mencapai Rp18,4 triliun atau jauh lebih besar dibandingkan potensi penerimaan kontraktor yang sebesar Rp11,4 triliun.

"Hal ini menunjukkan pemberiaan insentif untuk meningkatkan keekonomian Lapangan Tuna tetap menempatkan kepentingan negara pada posisi yang tinggi. Bahwa negara harus mendapatkan manfaat terbesar sebagaimana amanah UUD 1945 Pasal 33," ungkapnya. 

Dwi menyebut bahwa pengelolaan hulu migas di wilayah perbatasan, seperti di Blok Natuna, tentu tidak hanya bermakna hitung-hitungan ekonomi semata, tetapi juga ada kepentingan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Persetujuan POD Pertama kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan proyek di Lapangan Tuna, maka akan ada aktivitas di wilayah perbatasan yang masuk salah satu hot spot geopolitik dunia. Bendera merah putih akan berkibar di lokasi proyek, aparat keamanan dalam hal ini TNI AL akan turut mengamankan proyek hulu migas sehingga secara ekonomi dan politik, menjadi penegasan kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut," tutupnya.