ESDM Buka Suara soal Isu Pemangkasan RKAB Batu Bara, Klaim Demi Jaga Harga

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat bicara mengenai kabar adanya pemangkasan signifikan dalam persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tahun 2026.

Pemerintah menyebut langkah evaluasi ini diperlukan untuk mengendalikan laju produksi dan menjaga stabilitas harga.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Tri Winarno menjelaskan bahwa evaluasi tersebut bertujuan menghadirkan peran negara dalam mengatur keseimbangan pasar. Menurut dia, pengurangan dilakukan agar produksi lebih terkendali.

“Ini supaya laju produksi bisa diminimalkan, kemudian terkait harga diharapkan bisa terkontrol, terkatrol, dan lain sebagainya,” ujar Tri saat ditemui di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Baca Juga: Tekan Impor LPG, Pemerintah Ubah Batu Bara Jadi Gas

Terkait keluhan adanya pemangkasan hingga 70 persen, Tri menegaskan bahwa hingga saat ini Kementerian ESDM belum mengeluarkan persetujuan resmi. Namun, ia memberi gambaran bahwa angka persetujuan pada tahun-tahun sebelumnya memang jauh melampaui realisasi produksi, sehingga diperlukan pemotongan yang proporsional.

“Persetujuan produksi kita 1,2 miliar, bos. Produksi kita 800-lah, in between itu. Asumsinya kalau misalnya tahun ini sama, berarti 1,2, berarti kan mesti di-cut. Tapi otomatis kita proporsional, artinya yang PNBP-nya besar, yang kontribusinya besar, itu otomatis pemotongannya tidak begitu,” tegasnya.

Kebijakan ini sebelumnya menuai protes dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI–ICMA). Direktur Eksekutif APBI, Gita Mahyarani, mengungkapkan bahwa pemangkasan yang mencapai kisaran 40 hingga 70 persen akan memukul kelayakan ekonomi perusahaan tambang.

“Besaran pemotongan tersebut berpotensi menempatkan skala produksi perusahaan di bawah skala keekonomian yang layak, sehingga berdampak pada kelayakan usaha dan kesinambungan operasional,” kata Gita dalam keterangan resminya.

Baca Juga: Asosiasi Keberatan Atas Rencana Pemangkasan Produksi Batu Bara oleh ESDM

Asosiasi mengkhawatirkan kondisi ini akan memicu efek domino, mulai dari risiko gagal bayar kepada lembaga pembiayaan hingga potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif di sektor pertambangan dan jasa penunjangnya.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Tri Winarno menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan dialog dengan APBI untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak.

“Kemarin APBI juga audiensi dengan kami. Kami berupaya mencari solusi terbaik terkait produksi ini. Semua, kami ingin semua bisa happy,” pungkasnya.