Perdamaian Cuma Usaha Sepihak, Rusia Takut Cuma Mimpi: Nihil Aksi dari Ukraina

Warta Ekonomi, Moskow -

Rusia lebih memilih pembicaraan damai dengan Ukraina daripada pertempuran, tetapi melihat tidak ada potensi untuk itu karena posisi yang diambil oleh Kiev dan pendukung Baratnya, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Pejabat itu mengingatkan wartawan pada hari Rabu (11/1/2023) bahwa undang-undang Ukraina “melarang presiden Ukraina [melakukan] dialog apa pun dengan kami.”

Baca Juga: Menlu Beberkan Andil Diplomasi RI Tangani Konflik di Rusia-Ukraina, Afghanistan, hingga Palestina

“Dalam keadaan, di mana orang Barat tampaknya tidak cenderung mengizinkan Kiev untuk menunjukkan fleksibilitas dalam masalah ini, kami tidak dapat mengatakan bahwa ada potensi [untuk negosiasi] saat ini,” tambahnya.

Pada bulan Oktober, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani undang-undang perintah Dewan Keamanan dan Pertahanan, yang melarang pembicaraan apa pun dengan Rusia selama Presiden Vladimir Putin tetap menjabat.

Pejabat senior Ukraina menyatakan bahwa pembicaraan dengan Moskow hanya mungkin dilakukan setelah Kiev menguasai semua tanah yang dianggap berada di bawah kedaulatannya, termasuk Semenanjung Krimea.

Moskow mengatakan hampir menandatangani gencatan senjata dengan Kiev pada awal April, setelah terobosan dicapai selama pembicaraan yang dimediasi Türkiye di Istanbul. Namun, pemerintah Ukraina melakukan putar balik, yang diyakini Rusia sebagai hasil dari campur tangan Barat.

AS telah menyatakan "kekalahan strategis" Rusia di Ukraina sebagai tujuan kebijakannya dan berjanji untuk membantu Kiev "selama diperlukan" untuk mencapai kemenangan militer. Moskow mengatakan Washington dan sekutunya mengobarkan perang proksi dengan mengorbankan rakyat Ukraina.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina.

Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada tahun 2014. Mantan presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Moskow menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia sama sekali tidak beralasan.