CENTRIS Menilai Filipina Lindungi Wilayah yang Berbatasan dengan China

Pemerintah Filipina hingga saat ini belum mengumumkan hasil lawatan Presiden Ferdinand Marcos Jr ke China, pada 3 hingga 6 Januari 2023 lalu.

Kunjungan pemimpin Filipina untuk pertama kalinya ke Negara China ini, disinyalir untuk membahas permasalahan utama antar kedua negara, yakni terkait Pulau Spratly yang ternyata banyak di klaim sepihak oleh Beijing.

Sebelum kepergian Presiden Ferdinand Marcos Jr, pemerintah Filipina telah memerintahkan militernya untuk memperkuat pasukan di Laut China Selatan, dengan alasan ancaman dari aktivitas Tiongkok di Kepulauan Spratly.

Perintah tersebut dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Filipina, setelah muncul laporan media tentang China yang mengklaim lebih banyak tanah di kepulauan besar di Laut China Selatan itu.

Departemen Pertahanan mengatakan telah mengarahkan angkatan bersenjata untuk memperkuat kehadiran negara di Laut Filipina Barat, menyusul aktivitas China yang dipantau di dekat Pulau Spratly dan Pagasa.

"Setiap perambahan di Laut Filipina Barat atau reklamasi fitur di dalamnya merupakan ancaman bagi keamanan Pulau Pagasa," kata Departemen Pertahanan China, seperti dikutip AFP.

Manila menyebut perairan tepat di sebelah barat Filipina sebagai Laut Filipina Barat, sedangkan Pulau Pagasa, yang terbesar kedua di Spratly, juga dikenal sebagai Pulau Thitu, adalah milik mereka.

Melihat hal ini, Pusat kajian kebijakan dalam dan luar negeri Indonesia, Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS), menilai sangat wajar jika Filipina mempersenjatai wilayah terluar mereka, atas dasar kedaulatan negara.