Bentrok Pekerja Lokal Vs TKA China di PT GNI, Waketum MUI Sorot SDA Indonesia yang Dikeruk Asing: Adilkah Ini?

Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang meminta PT GNI bersikap terbuka dalam menyediakan data kepada pemerintah terkait bentrokan pekerja lokal dan Tenaga Kerja Asing (TKA) China di Morowali Utara.

"Membuat kita bertanya-tanya tentang masalah kejujuran dari PT GNI selama ini sehingga akibatnya pemerintah tidak memiliki data dan informasi yang lengkap serta akurat tentang berbagai hal yang terkait dengan usaha dari PT GNI  tersebut," kata Anwar, dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (17/1/2023).

Baca Juga: Bentrok Antar Kelompok Karyawan, PKS Minta Pemerintah Cabut Izin PT GNI

Ia turut menyesalkan adanya ketidakjujuran dan ketidakpatuhan PT GNI terhadap aturan yang berlaku di negara Indonesia. Dengan demikian, Anwar mempertanyakan kinerja perusahaan selama beroperasi di Tanah Air.

"Sehingga sangat patut dicurigai berbagai kemungkinan tindak penyelewengan dan pelanggaran hukum telah mereka lakukan sehingga tidak mustahil akibat dari tindakan mereka, negara dan rakyat Indonesia telah dirugikan," tegasnya.

Baca Juga: Soal Bentrokan Berdarah PT GNI, Mulyanto PKS Sebut Jadi Momentum Tepat Evaluasi Hilirisasi Nikel

Padahal, kata Anwar, dalam konstitusi Indonesia seperti yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 3 telah dinyatakan dengan tegas bahwa Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Pertanyaannya seberapa besar hasil dari pengolahan SDA tersebut yang didapat oleh negara kita dan oleh mereka. Apakah tidak mungkin terjadi di mana jumlah dan nilai yang mereka keruk dan ambil serta bawa ke Tiongkok sana jauh lebih besar dari yang mereka laporkan kepada pemerintah?" heran Anwar.