Jokowi Dikabarkan Mau Balas Dendam Sama Megawati, Elite PDIP: Upaya Mengadu Banteng

Politikus PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul menyorot tajam isu akan perang dingin antara Joko Widodo alias Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri.

Isu tersebut sendiri santer dibicarakan oleh sejumlah pihak, salah satunya adalah Pengamat Politik, Rocky Gerung.

Baca Juga: Ekonomi Moncer, Hukum Ditegakkan, Kinerja Jokowi Makin Disambut Apresiasi Positif Publik

Rocky mengatakan Jokowi sedang mencoba mempreteli kekuasaan pemimpin partai wong cilik itu lewat politisasi Badan Intelijen Negara (BIN).

Menanggapi hal tersebut, Ruhut geram bukan main dan mengatakan bahwa Rocky sedang berusaha untuk mengadu domba sesama kader PDI Perjuangan.

Dirinya mengatakan hal tersebut tak akan berhasil karena seluruh jajarannya sudah bulat dan konsisten patuh pada Megawati Soekarnoputri.

“Si Raja dungu menggerung-gerung, masih saja mau coba-coba mengadu Banteng, Keluarga Besar PDI Perjuangan, kami kader konsisten tegak lurus arahan Ibu Megawati Soekarnoputri ‘Perjuangan sudah Bulat, PDI Perjuangan Harus Menang’,” ungkapnya dalam unggahannya di Twitter, Senin, (23/1/20223).

Baca Juga: Gelagat Jokowi yang Santai Dicaci Maki Akhirnya Dibaca Budayawan: Dalam Teori Komunikasi Tradisional Jawa...

Sebelumnya, Rocky Gerung menyampaikan Jokowi akan membalas semua sindiran Megawati yang disampaikan saat berpidato di HUT PDIP 10 Januari 2023 lalu.

“Perang Bubat ini, bener-bener. Jadi Pak Jokowi memang kan waktu dia diomelin Ibu Mega, di kita di FNN membuat dugaan kuat bahwa Jokowi akan fight back. Dan betul terjadi. sebetulnya Megawati akhirnya mau dipreteli kekuasaannya tuh,” ucapnya dikutip melalui kanal YouTube belum lama ini.

Pasalnya kata dia, Badan Intelijen Negara (BIN) yang selama ini dikuasai Megawati berpotensi diambil alih Jokowi.

Baca Juga: Nama Presiden Jadi Jokowi Dodo Berkat Netizen Ini hingga Trending Topik di Twitter, Gara-gara Apa ya?

“Kita tahu, BIN itu ada di bawah kekuasaan Megawati lah gampangnya. Dan yang punya Jokowi itu adalah KPK. Kejaksaan itu lebih dekat dengan Ibu Mega. Jadi di dalam persaingan politik, lembaga-lembaga yang potensial untuk melakukan mobilisasi intelijen, mobilisasi opini itu akhirnya musti dipangkas oleh Jokowi,” tutur ahli filsafat ini.

Hal itu kata Rocky terlihat ketika Jokowi melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada 18 Januari lalu. Keduanya bertemu empat mata di ruang Prabowo.

Menurutnya, yang jadi soal adalah presiden adalah user dari dari data BIN. BIN tidak boleh buat kesimpulan. Hanya bikin indikasi lalu diputuskan di tingkat yang paling tinggi yakni presiden.

Namun jika dipindahkan ke Prabowo artinya fungsi BIN itu berhenti. Karena Departemen Pertahanan tidak memiliki fungsi BIN.

Baca Juga: Netizen Gercep Banget Ngerujak Dokter Tifa yang Upload Foto Jokowi Berpakaian Ini: Kira-kira Dokter Halu Ini Dapat Apa dari Anies?

“Pak Jokowi, hanya karena ingin balas dendam kepada bu Mega, maka kekuasaan Ibu Mega dipreteli di BIN. Bahayanya, bapak Jokowi anggap bahwa kalau dipindahin ke Departemen Pertahanan, maka Pak Prabowo akan menguasai informasi strategis. Bagaimana kalau misalnya Pak Prabowo akhirnya sebagai seorang politisi lakukan pembicaraan setengah kamar dengan Ibu Mega tuh,” tandasnya.