Prabowo Subianto Ungkap Kemungkinan PKS Join Koalisi Gerindra-PKB, Anies Baswedan Ditinggal?

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyinggung koalisinya terbuka untuk partai lain termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Partai Gerindra yang selama ini sudah menjalin koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dijelaskan Prabowo masih terus menjalin komunikasi dengan partai politik lain.

"Tentu dong, pasti dong, namanya demokrasi harus komunikasi politik," ujar Prabowo usai meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra-PKB, Jakarta, Senin (23/1/2023).

Baca Juga: PKS Makin Mantap untuk Mendukung Anies Baswedan, Februari Bakal Ada Deklarasi Koalisi?

Ia tak mengungkapkan lebih detail terkait partai politik mana yang diajak berkomunikasi ihwal koalisi. 

Termasuk ketika ditanya soal peluang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

"Semua partai kita komunikasi, kita menganggap semua partai sahabat," ujar Prabowo.

Prabowo bersama Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar meresmikan Sekber di kawasan Menteng, Jakarta. Sekber tersebut merupakan bentuk optimisme keduanya dalam menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Hari ini adalah suatu bukti bahwa kerja sama kita solid, tekad kita solid, semangat kita tinggi, optimisme kita besar, keyakinan kita besar, kita akan maju ke rakyat untuk membela kepentingan rakyat," ujar Prabowo.

Baca Juga: Yaampun, Anies Sampai Disebut Kayak Pelacur oleh Habib Kribo, Reaksi Keras Orang PKS: Tidak Adakah Kata Paling Kotor Ente Ucapkan?

Sekber juga merupakan bentuk tindak lanjut Partai Gerindra dan PKB yang telah resmi meneken kerjasama pada Agustus 2022. Konsolidasi keduanya terus dilakukan sejak deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

"Masing-masing partai konsolidasi ke dalam untuk menyongsong, menghadapi kewajiban kita semua, kewajiban warga negara Indonesia semua, yaitu kewajiban konstitusional," ujar Prabowo.

"Hampir satu tahun persis yang akan datang 14 Februari 2024 seluruh rakyat Indonesia akan melaksanakan hak kedaulatannya, yaitu memilih pemimpin-pemimpinnya dan wakil-wakilnya di lembaga-lembaga legislatif," sambung Menteri Pertahanan itu.