Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sodetan Kali Ciliwung Disebut Mangkrak 6 Tahun di Era Anies Tapi Tuntas Saat Heru Menjabat 1 Bulan, NasDem: Tidak Mungkin, Pasti...

Sodetan Kali Ciliwung Disebut Mangkrak 6 Tahun di Era Anies Tapi Tuntas Saat Heru Menjabat 1 Bulan, NasDem: Tidak Mungkin, Pasti... Kredit Foto: Instagram/Bestari Barus
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal proyek sodetan Kali Ciliwung yang disebutnya mangkrak selama 6 tahun. Pernyataan ini pun diduga mengarah pada kinerja Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menanggapi hal itu, Politikus Partai NasDem Bestari Barus menyebut perjalanan satu pemerintahan di negeri mana pun, sustanaible atau berkelanjutan adalah sesuatu hal yang penting. Oleh karena itu, ia menilai Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak mungkin melanjutkan proyek sodetan Kali Ciliwung dalam waktu singkat.

Baca Juga: Bukan di Era Anies, Eks TGUPP Gubernur DKI Bilang Proyek Sodetan Kali Ciliwung Mangkrak Gara-gara Ahok: Justru Anies yang Ngalah...

Terlebih lagi, pelaksanaan proyek berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibuat oleh Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Tidak mungkin pak Heru bisa ujug-ujug satu bulan setengah melaksanakan itu. Sesuatu yang dilaksanakan pasti pedomannya adalah RPJMD yang notabene itu bikinan pak Anies," kata Bestari dikutip dari tayangan tvOne, Jumat (27/01/2023).

Atas dasar demikian, Bestari menyampaikan bahwa Pj Heru Budi tak bisa melakukan hal tersebut tanpa rencana dari Anies yang dibuat sebelumnya.

Bestari menyebut bahwa Anies mempersiapkan landasan proyek tersebut dan Pj Heru lah yang mengeksekusi karena adanya Pemilu serentak.

Baca Juga: Kebal Disindir Jokowi, Anies Respons Begini Saat Dituduh Nggak Ngapa-ngapain di Proyek Sodetan Kali Ciliwung: Kita Bersyukur...

"Artinya apa? Pak Anies yang mempersiapkan landasan supaya ini bisa terbang, dikarenakan ada Pemilu yang harus serentak maka Pj lah yang harus melaksanakan selama waktu kosong 2 tahun ini," kata Bestari.

"Tapi kalau katakanlah komitmen setiap pemimpin di suatu daerah itu, apalagi terhadap hal yang krusial kita nggak perlu ragukan. Apalagi ini sesama birokrat yang bicara," sambungnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ayu Almas

Advertisement

Bagikan Artikel: