KLHK dan KKP Bersinergi, Tekankan Pentingnya Kolaborasi Guna Bangun Ekosistem Karbon Biru

Lebih lanjut Santosa kembali menegaskan bahwa bukti keilmuan peran EKB sudah sangat jelas. EKB adalah solusi berbasis laut (ocean-based solution) sekaligus sebagai critical natural capital untuk pengendalian perubahan iklim, serta menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir.

Santosa juga mengungkapkan jika setidaknya ada 6 (enam) elemen tata kelola EKB yang perlu dikembangkan dan diperkuat di Indonesia yang merupakan fokus dari penulisan studi ini, yaitu (1) Kerangka Hukum dan Kebijakan Nasional; (2) Penataan Kelembagaan; (3) Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat; (4) Keamanan Tenurial; (5) Pengawasan dan Penegakan Hukum; serta (6) Pendanaan dan Pendistribusian Manfaat secara Berkeadilan.

Baca Juga: Dongkrak Perekonomian Wilayah Timur RI, Menteri KKP Bakal Bangun Tambak Udang Modern di NTT

Seminar ini diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) yang didukung oleh The Asia Foundation (TAF).

KLHK dan KKP sebagai pemangku kepentingan kunci pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (EKB) di Indonesia terus berupaya menjadikan Ekosistem Karbon Biru sebagai Modal Alam yang harus dikelola secara berkelanjutan di Indonesia. Untuk itu, upaya perlindungannya akan semakin diperkuat berdasarkan prinsip keilmuan dan keterbukaan.

Sebagai pemilik 17 persen cadangan karbon biru dunia, Indonesia memiliki peluang besar memanfaatkan Ekosistem Karbon Biru sebagai salah satu solusi untuk mengatasi perubahan iklim.

EKB yang meliputi hutan mangrove, padang lamun (seagrass), rawa air asin (salt marshes), memiliki potensi yang besar sebagai penyerap dan penyimpan karbon (carbon sequestration and storage) yang berperan penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. EKB juga memegang peran signifikan untuk adaptasi perubahan iklim terutama bagi masyarakat pesisir yang ruang hidup dan penghidupannya berpotensi terdampak oleh climate-related coastal risks, seperti cuaca ekstrem, badai, erosi, banjir dan sebagainya. Berbagai risiko ini bisa mengakibatkan dampak sosial-ekonomi, terancamnya keanekaragaman hayati, dan berkurangnya layanan ekosistem yang berdampak pada kelangsungan hidup manusia dan alam.

Seminar yang digelar secara luring selama dua hari pada 30 – 31 Januari 2023, pada hari pertama diisi diskusi menghadirkan panelis yang ahli di bidang masing-masing, yaitu Nani Hendiarti (Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi), Daniel Murdiyarso (Principal Scientist, CIFOR-ICRAF), Andre Rodrigues de Aquino (Lead Environmental Specialist, the World Bank), Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, dan Subhan (Ketua Kelompok Tani Hutan Ramah Lingkungan Salo Sumbala, Kalimantan Timur).

Kemudian pada hari kedua seminar dilanjutkan dengan diskusi interaktif via Zoom dengan tiga topik besar dalam breakout session sebagai berikut: 1) Kerangka Hukum dan Kebijakan serta Penegakan Hukum, 2) Peran Masyarakat dan Keamanan Tenurial, dan 3) Pendanaan dan Pendistribusian Manfaat secara Berkeadilan. Tiga topik ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: Pertama, bagaimana kerangka hukum dan kebijakan nasional mengatur pengelolaan EKB. Kedua, apa tantangan utama yang dihadapi aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam memberikan perlidungan efektif terhadap EKB, serta masyarakat yang bergantung pada EKB. Ketiga, apa saja rekomendasi bagi upaya kebijakan yang dapat menguatkan perlindungan EKB dan memberdayakan masyarakat yang bergantung pada EKB.

Baca Juga: Tiba-tiba Ungkit Janji Prabowo dan Anies, Manuver Sandiaga Uno Disorot Habis: Dia Ketar-ketir...

Hadir sebagai pembicara dan pemantik diskusi: Hana A. Satriyo (Country Representative, The Asia Foundation), Hartono (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove RI), Laksmi Dhewanthi (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI), Stephanie Juwana (Direktur Program IOJI), Vivi Yulaswati (Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, BAPPENAS) Haruni Krisnawati (Peneliti Senior (/Badan Riset Inovasi Nasional), Irjen. Pol. Victor Gustaf Manoppo (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI), M. Imran Amin (Direktur Program Kelautan, Yayasan Konservasi Alam Nasional), Sonny Mumbunan (Peneliti, University of Indonesia Research Centre for Climate Change), dan Roy Salam (Peneliti, Indonesian Budget Centre).