Ingin Gercep Tangani Stunting, Pemprov DKI Bakal Beri Pelajar Makan dan Vitamin Gratis Tiap Rabu

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan siap menjadi provinsi percontohan percepatan penanganan stunting. Berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, sejumlah strategi penanganan bakal segera digerakkan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, salah satu langkah yang bakal ditempuh pihaknya ialah turun ke lapangan untuk memberikan tambahan gizi dan vitamin kepada warga yang berada di wilayah rawan stunting.

Baca Juga: Tindak Lanjuti Target Jokowi Entaskan Kemiskinan dan Stunting, Begini Strategi Pemprov DKI Jakarta

"Tadi saya memerintahkan kepada seluruh jajaran turun ke lapangan, bisa ke posyandu dan ke pelajar kelas 7 atau SMP diberikan makanan tambahan dan vitamin. Tadi sepakat setiap hari Rabu mereka ada makan bersama dan diberi tambahan vitamin," terang Heru, dalam konferensi pers, usai Rapat Pimpinan (Rapim) bersama Menteri Kesehatan (Menkes), di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Berikutnya, sesuai arahan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Heru menyebut pihaknya akan fokus memberikan pengawasan gizi dalam tiga periode penting, yakni ibu saat hamil, bayi umur 6-11 bulan, dan bayi usia 12-23 bulan.

Heru mengungkapkan, di DKI Jakarta, total jumlah ibu hamil ada sebanyak 140 ribu orang. Untuk itu, ia mengimbau ibu-ibu hamil rajin memeriksa kehamilan ke posyandu dan memperhatikan gizi selama mengandung.

"Saya imbau, ibu-ibu hamil untuk lebih rajin. Konsisten memeriksa kehamilannya ke Puskesmas, ke Posyandu. Kami dengan Kemenkes langsung bisa intervensi jika ibu hamil kekurangan gizi. Perilaku ibu-ibu hamil juga harus disiplin, baik makannya, jaga kesehatan, hingga harus cek rutin," paparnya.

Dengan begitu, kata Heru, pihaknya dapat lebih mudah mengontrol risiko stunting. "Begitu melahirkan, sudah bisa kita cegah stunting. Pencegahan yang paling mudah dan murah itu di posisi saat ibu hamil," sambungnya.

Tak sampai di situ, dalam mengontrol risiko stunting di Ibu Kota, pihak Heru mengaku akan melakukan sinkronisasi data stunting yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). "Tinggal dikombinasikan saja. Mungkin satu atau dua hari," ujarnya.