Pertemuan Deputi Menkeu dan Bank Sentral Buka Keketuaan ASEAN 2023 Jalur Keuangan

Sebagai bagian dari Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melaksanakan rangkaian pertemuan Jalur Keuangan yang dimulai dengan ASEAN+3 Task Force (TF) Meeting pada tanggal 2-3 Februari 2023 lalu di Bali. Pertemuan dilanjutkan dengan rangkaian ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting - Working Group (AFCDM-WG) pada tanggal 6-10 Februari 2023 yang juga diadakan di Nusa Dua, Bali.

Pertemuan membahas perkembangan ASEAN Blueprint 2025 yang direfleksikan dalam berbagai agenda komite kerja (working committee) di sektor keuangan ASEAN pada tahun 2022 dan rencana kerja tahun 2023.

Pertemuan AFCDM-WG sendiri merupakan pertemuan pleno level teknis membahas hasil-hasil pertemuan komite kerja sebelumnya dan berbagai agenda kerjasama sektor keuangan ASEAN, termasuk pembahasan Priority Economic Deliverables (PED) usulan Indonesia. Pertemuan pleno AFCDM-WG dibuka oleh Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu. Baca Juga: Gelar Agenda Pertama Keketuaan ASEAN 2023 di Jalur Keuangan, Pemerintah Bahas Apa Sih?

Dalam sambutan pembukaannya, Dody Budi Waluyo menyampaikan pentingnya bagi ASEAN untuk melanjutkan proses yang telah ada berdampak pada ekonomi ASEAN, sekaligus terbuka dan dapat beradaptasi dengan perubahan untuk menyambut masa depan dan menghadapi tantangan.

"Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Indonesia pada ASEAN, Indonesia akan bekerja sama dengan semua anggota ASEAN untuk melakukan reviu proses jalur keuangan ASEAN untuk memastikan ASEAN dapat merespon terhadap berbagai perubahan dan tantangan," ujar Dody yang dikutip di Jakarta, Jumat (10/2/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Febrio menyampaikan bahwa kerja sama keuangan di kawasan ASEAN perlu dikelola secara hati-hati. Febrio juga menyampaikan bahwa tiga PED sangat bermanfaat untuk wilayah ASEAN dan harus menjadi output konkrit pada pertemuan ini. Fokus partikular dari PED tersebut adalah kesiapan kesehatan, infrastruktur keuangan, perpajakan internasional, digitalisasi finansial yang inklusif untuk UMKM dan keuangan berkelanjutan.

"Lima agenda ini akan memperkuat kerja sama dan integrasi keuangan ASEAN di dalam blue print 2025 dan membantu Asia Tenggara dalam merespons tantangan global dan memastikan pemulihan ekonomi bersama," katanya.

Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 melanjutkan kesuksesan Presidensi G20 pada tahun 2022.  Indonesia kembali mengambil peran kepemimpinan di level kawasan dengan memegang Keketuaan pada ASEAN (ASEAN Chairmanship) dan ASEAN+3 (ASEAN+3 Co-Chairmanship). Tema yang diangkat oleh Indonesia adalah “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth" melanjutkan tema besar sebelumnya yang didorong oleh Presidensi G20 “Recover Together Recover Stronger". Baca Juga: Menterinya Jokowi Kedatangan Sekjen ASEAN, Ternyata Ini Isi Pertemuannya Bersama Menko PMK

Terdapat tiga strategic thrust yang menaungi Priority Economic Deliverables (PEDs) pada Keketuaan Indonesia di jalur keuangan. Pertama, recovery rebuilding, dengan PED mendorong pemulihan dan memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi dan keuangan di kawasan ASEAN. Kedua, digital economy dengan PED memajukan konektivitas pembayaran dan mempromosikan literasi dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ketiga, sustainability dengan PED mempromosikan keuangan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Berbagai program dalam PED tersebut dibahas melalui 10 pertemuan komite kerja (Working Committes) yang diampu oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Hasil rangkaian pertemuan tersebut akan dilaporkan dan dibahas dalam pertemuan AFCDM-Working Group.