Gelar Agenda Pertama Keketuaan ASEAN 2023 di Jalur Keuangan, Pemerintah Bahas Apa Sih?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam rangka keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, pertemuan ASEAN+3 Task Force (TF) dilaksanakan sebagai pembuka rangkaian agenda di jalur keuangan.

Pertemuan yang dilaksanakan pada 2-3 Februari 2023 lalu di Nusa Dua Bali ini merupakan Co-Chairmanship bersama dengan Jepang untuk forum kerja sama ASEAN+3 (ASEAN dan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan).

Baca Juga: Konsisten Terapkan GCG, SIG Terima Apresiasi ASEAN Corporate Governance Scorecard

"Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah hal antara lain mengenai pengembangan arsitektur jaring pengaman stabilitas keuangan di kawasan secara komprehensif serta penguatan mekanisme Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) sebagai salah satu fasilitas pengaman stabilitas keuangan yang sudah ada," tulis Kementerian Keuangan dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (7/2/2023).

Selain itu, pertemuan TF itu pun membahas ASEAN+3 Future Initiative dan agenda tematik, yaitu usulan dari Indonesia agar ASEAN+3 dapat melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap pengembangan database household debt dan sustainable finance. 

"Untuk kedua agenda tersebut, Kementerian Keuangan bersama-sama dengan AMRO akan mengembangkan rencana kerja serta kajian bersama untuk dapat menjadi pembahasan bersama dengan negara-negara ASEAN+3," tulis Kemenkeu.

Menurut pemerintah, hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat kerangka surveillance AMRO serta pengembangan inisiatif baru di kawasan terkait sustainable finance yang sangat relevan dengan perkembangan agenda yang dibahas di dunia global saat ini.

"Kemudian pada hari kedua, TF terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama secara khusus menjadi pertemuan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) Working Committee," lanjut Kemenkeu.

Pada pertemuan hari kedua itu, pemerintah membahas soal penguatan organisasi dan tata kelola AMRO berdasarkan rencana kerja yang telah disusun oleh AMRO. Lalu, pada sesi selanjutnya, Indonesia dan AMRO mengusulkan rencana penguatan tata kelola AMRO untuk mendukung penguatan kapasitas dan peran AMRO.

Menurut pemerintah, negara-negara ASEAN+3 masih harus terus mewaspadai risiko pelemahan ekonomi global yang telah diperkirakan oleh lembaga internasional dan berbagai forum global. 

"Untuk mengatasi tantangan pelemahan ekonomi ini, ASEAN+3 terus melakukan upaya-upaya penguatan ekonomi kawasan serta memanfaatkan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional," jelas Kemenkeu.