PKS Gak Mau Ambil Pusing Soal Utang Anies Baswedan: Sudah, Jangan Nengok ke Belakang!

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Kholid, mengatakan bahwa pihaknya enggan mempermasalahkan soal urusan utang piutang yang melibatkan nama Anies Baswedan kala Pilkada DKI Jakarta 2017. 

PKS hanya ingin melihat ke depan mendukung Anies maju di Pilpres 2024 mendatang.

"Kami ingin menatap masa depan ya, tidak ingin menengok ke belakang (bahas soal utang)," kata Kholid saat dihubungi, Sabtu (11/2/2023).

Kholid menilai seharusnya persoalan utang piutang tersebut bisa diselesaikan dengan mudah. Terlebih antara Anies dan Sandiaga keduanya bersahabat.

Baca Juga: Ogah Dukung Sosok yang Suka Pencitraan, Partai Ummat Godok 3 Nama Ini sebagai Bacapres: Anies Baswedan dan 2 Jenderal

"Mas Anies, bang Sandi dan Mas Erwin itu sahabat dekat. Seharusnya tidak ada kesulitan dalam komunikasi," ungkapnya.

Sementara di sisi lain, Kholid menilai adanya isu utang piutang ini sama sekali tak menguntungkan siapa pun. Apalagi, kata dia, soal perjanjian sifatnya personal.

"Isu ini tidak menguntungkan bagi siapa pun. Karena perjanjian itu sifatnya personal hubungan antar pihak," ucapnya.

Disisi lain, Anies pun telah memberikan tanggapannya soal isu yang tengah beredar terkait utang yang ditudingkan kepadanya sebesar 50 Milyar saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 silam.

Namun ia mengatakan bahwa uang Rp50 miliar tersebut bukanlah milik Sandiaga Uno. Ia menambahkan, sebenarnya itu bukan pinjaman tapi dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang.

"Banyak sekali, ada yang kami tahu ada yang kami tidak tahu dan ada yang memberikan dukungan langsung kepada relawan, nah kemudian ada pinjaman," kata Anies Baswedan.

Kata Anies, jika Anies Sandi menang dukungan itu tak jadi hutang, namun jika Anies kalah, maka pemberian dukungan uang itu jadi hutang yang harus dibayar.

Baca Juga: Telak! Bikin IQ Turun, Masyarakat Disarankan Tak Termakan Narasi Eko Kuntadhi Soal Anies Baswedan Bukan Aktivis dan Dekat dengan Orde Baru
"Jadi dukungan yang minta dicatat sebagai hutang lalu sampaikan bila ini dukungan untuk sebuah kampanye untuk perubahan untuk kebaikan, bila ini berhasil maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang harus dikembalikan," jelasnya.