Pimpinan MPR Sayangkan Biaya Haji yang Masih Tinggi, DPR Buka Suara: Itu Sudah Maksimal

Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ashabul Kahfi, menegaskan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) telah disepakati bersama Komisi VIII dan pemerintahan. Hal tersebut dia ungkap atas banyaknya pihak yang keberatan dengan BPIH yang dinilai masih tinggi angkanya.

Sebagaimana diketahui, Komisi VIII bersama dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh telah menetapkan besaran BPIH senilai Rp49,8 juta dari yang sebelumnya berada di angka Rp69,9 juta.

Baca Juga: Sayangkan Biaya Haji yang Masih di Angka Rp49,8 Juta, Pimpinan MPR: Harusnya Kisaran Angka...

"BPIH ini kan Rp90,5 juta kemudian Bipih yang menjadi kewajiban jemaah itu kan Rp49,8 juta. Nah kekurangannya itu dibebankan kepada nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji," kata Ashabul saat ditemui wartawan di Kantor DPP PAN, Jakarta, Jumat (17/2/2023).

Dia menuturkan, kekurangan dari BPIH saat ini dibebankan pada nilai manfaat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan begitu, Ashabul menilai angka Rp49,8 juta sudah sangat maksimal dalam upaya menurunkan BPIH.

Baca Juga: Alhamdulillah Turun 30 Persen! Ongkos Haji Jadi Rp49,8 Juta

"Angka Rp49 (juta) menurut saya itu sudah upaya maksimal dari Komisi VIII sebagai bentuk pemihakan kami kepada umat Islam yang sudah lama memimpikan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima khususnya Ibadah Haji," katanya.

Kendati demikian, Ashabul juga tidak menutup banyaknya kritik terkait hal tersebut. Dia mengaku, Komisi VIII dan pemerintah masih membahas hal itu.