Masuk 'Kandang' Amien Rais, Anies Kini Sudah Resmi Dilantik sebagai 'Bapak Politik Identitas Indonesia', yang Ngomong ini...

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli menyebut kehadiran Anies Baswedan di Rakernas Partai Ummat dan kemudian dideklarasikan sebagai calon presiden dari partai besutan Amien Rais, maka secara otomatis Anies kini resmi menyandang gelar "Bapak Politik Identitas'.

"Ketika Anies menerima deklarasi dari Partai Ummat sebagai bakal capres kemudian Partai Ummat mendeclare sebagai partai yang mengusung politik identitas maka sudah resmi Anies itu sebagai 'Bapak Politik Identitas', itu sudah tidak terbantahkan lagi," kata Guntur.

Menurut Guntur, percuma saja Anies mau berupaya cuci tangan membersihkan diri sebagai tokoh yang pluralis dan pro Bhineka Tunggal Ika, karena dengan kehadirannya di Rakernas Partai Ummat, malah membuat citranya makin sulit lepas dari tokoh politik identitas.

"Usaha-usaha untuk menafikan kaitan antara Anies dengan politik identitas, seperti kata politisi Nasdem, tapi ketika dia sudah datang ke Rakernas Partai Ummat yang mendeklarasikan sebagai partai politik yang mengusung politik identitas maka Anies sudah resmi sebagai Bapak politik identitas di Indonesia," tegasnya.

Dengan deklarasi Anies oleh Ummat, lanjut Guntur, maka sia-sia sudah pembelaan yang ditegaskan oleh elite Nasdem Effendi Choiri bahwa Anies bukan tokoh politik identitas.

"Nasdem melalui Effendi Choiri kemudian berbalik lagi seakan menjilat ludahnya sendiri bahwa katanya tidak ada yang salah dengan politik identitas kata Effendi,

"Jadi yang mengusung Anies itu bukan Koalisi Perubahan lagi, tapi Koalisi Politik Identitas yang mengusung Anies Baswedan. Bahwa cara-cara Pilkada DKI tahun 2016-2017 yang memainkan ayat dan mayat dengan Anies dan pendukungnya kelompok-kelompok radikal itu sudah pasti akan diulangi lagi di Pilpres 2024,"

Guntur menjelaskan perlu dibedakan definisi antara politik identitas dan identitas politik. Hal itu, sangat jauh berbeda maknanya.

"Menurut saya ada kerancuan istilahnya itu, mereka tidak bisa membedakan politik identitas dengan identitas politik. Ketika isu-isu terkait identitas isu SARA dipakai untuk membeda-bedakan untuk mendiskriminasi bahkan untuk menghegemoni seperti kasus Ahok misalnya di Pilkada DKI, misal dia orang Kristen, dia orang kafir enggak layak sebagai gubernur DKI. Nah itu politik identitas.

"Kalau identitas politik itu seseorang tidak pernah lepas dari identitas yang yang sejak lahir sudah diatribusikan kepada dia, sukunya, agamanya itu kan identitas yang memang melekat ya ini hal yang lumrah dalam kajian-kajian sosial, tapi tidak lantas mempolitisasi," pungkasnya.