KemenKopUKM Kawal Terciptanya Inclusive Business di Kawasan dalam Pertemuan UN ESCAP

Di sela-sela pertemuan CTIEBI-1, Luhur Pradjarto bertemu dengan Sekretaris Eksekutif UN ESCAP, Armida Alisjahbana, untuk membahas isu dan dukungan kerja sama UN ESCAP terkait  pengembangan bisnis inklusif, khususnya selama Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.

Dalam pertemuan tersebut, UN ESCAP menyampaikan dukungannya dalam penyelenggaraan The 6th ASEAN Inclusive Business Summit (IB Summit) pada 23-25 Agustus 2023 di Bali.

Baca Juga: Kemenkop-UKM Keluarkan Surat Edaran Moratorium Koperasi Simpan Pinjam

IB Summit tersebut mengagendakan pertemuan Menteri yang menangani UKM di ASEAN (Ministerial Meeting), dialog multi-stakeholder yang berupa Round Table Discussion, pembukaan dan Gala Dinner, showcasing dan exhibition, dan Site Visit.

"KemenKopUKM memiliki komitmen yang kuat dalam rangka mewujudkan IB Summit yang bersifat tangible benefit, serta memiliki output dan outcome yang konkret dan berkelanjutan di kawasan," kata Luhur.

Beberapa rekomendasi pertemuan CTEIBI-1 antara lain melanjutkan kegiatan riset analisis dan pengembangan kapasitas bidang perdagangan digital, climate-smart trade, dan ketahanan perdagangan di masa krisis.

Rekomendasi lainnya, meningkatkan kerja sama perdagangan nir kertas (paperless trade), meningkatkan engagement dengan dunia usaha, mendukung implementasi SDGs 2030, dan memberikan bantuan teknis untuk peningkatan investasi berdampak (impact investing).               

"Pertemuan itu juga mendorong peningkatan inovasi bisnis dan  memberikan dukungan untuk pengembangan inovasi serta komersialisasi teknologi," kata Luhur.

Baca Juga: Indonesia Ketuai ASEAN 2023, Anak Buah Menlu Retno: Ini Berkat Peran 'Branding' Lewat Diplomasi

Menurut Luhur, berbicara inclusive business adalah berbicara bagaimana sebuah usaha dapat memiliki kesadaran untuk memiliki dampak nyata terhadap Bottom of Pyramid (BoP) dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

"Saat ini, selain menjadi solusi, konsep inclusive business telah menjadi urgensi, khususnya untuk mewujudkan terjadinya rantai nilai dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," kata Luhur.