Ketua DPP PKS Ungkap Perilaku Oknum Pejabat DJP Telah Melukai Rasa Keadilan Masyarakat

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyayangkan aksi pamer motor dan kendaraan mewah berplat palsu hingga kekerasan yang dilakukan oleh oknum pejabat dan keluarga pejabat DJP yang ditetapkan sebagai tersangka. 

"Prihatin sekali keluarga pejabat pamer harta di tengah kondisi ekonomi sulit melukai rasa keadilan masyarakat. Mudah mudahan ada langkah tegas dan evaluasi dari Bu Menteri sehingga tidak berdampak terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajak”, katanya di Komplek Parlemen, Jakarta 26/2/2023.

Anggota komisi XI DPR RI ini mengingatkan bahwa seorang pejabat publik harus memahami etika dan sikap dalam hidup bermasyarakat. Sudah seharusnya sebagai seorang pejabat publik menyadari, ruang publiknya makin membesar sedangkan ruang privatnya makin mengecil.

Baca Juga: BPDPKS Salurkan Dana Rp7,5 Trilun Untuk Peremajaan Sawit

"Tak pantas seorang pejabat juga keluarganya petantang - petenteng dengan harta kekayaannya, apalagi sampai bertindak semena-mena kepada masyarakat", lanjutnya. 

Anis mempertanyakan mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran pejabat di Kemenkeu berjalan secara baik atau tidak.

“Yang dijadikan alat bukti oleh kepolisian kan mobil mewah plat palsu, perlu sekali mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran terutama pada asset pejabat pajak yang tidak dilaporkan di LHKPN”, tegasnya.

Wakil ketua BAKN DPR RI ini secara tegas menyinggung kinerja pegawai pajak di tengah remunerasi yang tinggi namun rasio pajak 10 tahun terakhir trennya menurun, menandakan kinerja Kemenkeu khususnya Dirjen Pajak perlu perbaikan secara menyeluruh.

Baca Juga: PKS Ikhlas Cawapres untuk Anies Baswedan dari Luar Koalisi, Orang Demokrat Masih Berharap Mas AHY yang Dipilih

"Pajak itu kuat ikatannya dengan kepercayaan pembayar pajak, kasus ini berpotensi mengerus trust publik, ketidakpatuhan pajak mungkin saja meningkat naik," katanya.

Anis menyebut sebelum terjadinya peristiwa yang viral belakangan ini, masyarakat seringkali mempertanyakan integritas aparatur pajak. Dampak dari beberapa kasus korupsi yang menjerat para pejabat pajak. "Seharusnya kemenkeu senantiasa melakukan pengawasan internal kepada seluruh anggotanya", tutupnya.