Diributkan Setelah Dua Tahun jadi Wapres, PSI Setuju Klaim Jokowi Bahwa Polemik Ijazah Gibran Hanya Permainan Politik

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) condong membenarkan anggapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bahwa polemik ijazah dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan operasi politik. Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, menyebut pandangan mantan presiden itu sulit untuk dibantah.

Ahmad Ali berbicara kepada wartawan di Bogor, Sabtu (24/10/2026). Ia mempertanyakan alasan syarat pendidikan Gibran baru kembali digugat setelah roda pemerintahan berjalan sekitar dua tahun sejak Gibran dilantik sebagai wakil presiden.

Soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Ahmad Ali menyinggung alasan majelis menolak menerima gugatan, yakni para pemohon dinilai tidak punya legal standing. Baginya, kedudukan hukum merupakan hal mendasar dalam pengujian di MK.

Karena itu, ia menilai jalannya proses di lembaga tersebut lebih menyerupai atraksi politik ketimbang persidangan murni.

Politikus itu juga menanggapi sorotan MK yang tidak menemukan dokumen berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri setara SMA milik Gibran. Ia mempertanyakan apakah ketiadaan dokumen tersebut lantas bisa dibaca sebagai tanda bahwa sistem pendidikan Singapura tidak berintegritas.

Menurutnya, setiap negara punya aturan yang berbeda, termasuk dalam hal penyebutan dokumen pendidikan. Ia berpandangan Gibran sudah memenuhi syarat untuk masuk universitas di Singapura, sekalipun istilah dokumennya tidak sama dengan yang dikenal di Indonesia.

Baca Juga: Petinggi PSI Akui Figur Jokowi Belum Cukup Bawa Partai untuk Juara

Ahmad Ali turut menyinggung maraknya ijazah palsu di dalam negeri. Meski begitu, ia mengaku tidak ingin menarik kesimpulan bahwa sistem pendidikan Indonesia lebih berintegritas dibanding negara lain.

Tanggapan PSI ini bermula dari pernyataan Jokowi pada Jumat (16/10/2026) yang menyebut polemik ijazah dirinya dan Gibran sebagai bagian dari operasi politik yang ditunggangi pihak tertentu.

Ia menilai isu tersebut berpotensi dipakai untuk menjatuhkan reputasi politik keduanya, sekaligus mengalihkan perhatian publik dari persoalan lain. Menurut Jokowi, dirinya dan Gibran sama-sama bisa menjadi sasaran operasi tersebut.