Menlu Ajak Dunia Perkuat Komitmen Hak Asasi Manusia

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengajak semua negara untuk memperkuat komitmen pada penegakan hak asasi manusia (HAM). Itu disampaikannya saat menghadiri Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss, kemarin.

Sidang bertepatan dengan Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal HAM.  “Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia harus jadi momentum untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM, dan tidak boleh membuat perhatian terhadap kondisi HAM dunia menjadi terpecah," tegas Retno.

Retno menyarankan tiga hal yang perlu menjadi fokus kerja sama penguatan HAM. Pertama mendorong semua negara untuk melakukan aksi nyata untuk kemanusiaan. Semua perang dan konflik harus dihentikan karena hanya menyengsarakan umat manusia. 

Solusi damai harus terus dikedepankan, termasuk di Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan Ukraina.  “Kita tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan saudara kita di Palestina. Insiden di Huwara menunjukkan situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina kian memburuk" tuturnya.

Selain itu hak perempuan dan anak perempuan juga tidak boleh diabaikan, termasuk di Afghanistan. Terkait Myanmar, sebagai Ketua ASEAN, akan terus upayakan komunikasi dengan semua pihak terkait, untuk dorong dialog nasional yang inklusif. 

Kedua, Retno mendorong peningkatan upaya pencegahan pelanggaran HAM. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan afirmatif, akses setara terhadap kesempatan dan sumber daya, dan mekanisme untuk mencari keadilan oleh korban.

Menlu juga menggarisbawahi pentingnya mengakui kesalahan dan pelanggaran HAM masa lalu untuk mencegah hal yang sama terjadi di masa depan. Dia menuturkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk merehabilitasi korban, tanpa mengesampingkan penyelesaian hukum. 

Ketiga,Menlu mendorong upaya memperkuat arsitektur HAM. Dewan HAM PBB harus beradaptasi dengan tantangan HAM terkini dan terus berbenah diri.“Imparsialitas, transparansi, dan dialog harus menjadi ruh utama Dewan HAM. Kita harus terus menjaga Dewan HAM dari politisasi dan digunakannya Dewan HAM sebagai alat rivalitas geopolitik," pungkas Menlu.