Pemerintah Beri Bansos Pangan Jelang Ramadan 2023, Mensos Risma Siapkan Data Penerima

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) berupa komoditas pangan seperti beras, telur, dan ayam selama Maret, April, dan Mei 2023. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang menyiapkan data penerima.

"Nanti dilakukan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dari Kementerian Keuangan. Saya hanya menyerahkan datanya saja," ucap Mensos Risma usai memimpin Kegiatan Doa Bersama Lindungi Bangsa dari Bencana di Kantor Kementerian Sosiaal, Senin (6/3/2023).

Baca Juga: Depo Pertamina Plumpang Terbakar, 15 Orang Tewas Puluhan Luka-luka, Kemensos Terjunkan Tim Tagana

Risma menyebut, saat ini pihaknya sudah mulai menyalurkan bansos PKH dan BPNT dari awal tahun 2023. "Kami sudah mulai menyalurkan untuk bulan Januari sampai Maret sengaja (sebelum Ramadan). Nanti mau Lebaran sampai Mei," kata Risma.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bansos ini diberikan untuk menekan inflasi pangan jelang Ramadan dan Idulfitri. "Pemerintah kemarin telah memutuskan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam," ujar Airlangga saat menghadiri Kick Off GNPIP di Makassar secara virtual, Minggu (5/3/2023).

Dia menjelaskan, saat ini regulasinya sedang disusun oleh pemerintah termasuk penentuan kelompok masyarakat mana saja yang akan menerima bansos. Rencananya, bansos pangan ini akan diberikan kepada penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT).

"Bulan Maret ini akan ada survei terkait dengan kemiskinan sehingga tentu diharapkan kita bisa menahan inflasi agar kemiskinan tidak meningkat," jelas Airlangga.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Sosial dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyepakati penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau sembako untuk masyarakat melalui Himbara (Himpunan Bank Negara) dan PT Pos Indonesia.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan antara Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. "Jadi kami sudah menyepakati itu. Semula di bank, kemudian jika beberapa hari tidak diambil, penyalurannya itu melalui PT Pos," kata Mensos dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kemensos, pada Kamis (2/3/2023).

Mensos juga memastikan bahwa BPNT/sembako tidak lagi melalui e-warung. Kebijakan ini diambil atas hasil evaluasi dan rekomendasi Komisi VIII DPR RI.

"Kita tidak menggunakan e-warung lagi. Ini menyikapi dari Perpres Nomor 63 tahun 2017 (tentang penyaluran bantuan sosial secara nontunai). Boleh penarikan tunai atau barang. Oleh karena itu, kami menyepakati penyalurannya tunai. Pengambilannya bisa lewat ATM atau ke bank langsung," kata Mensos.