Kesepakatan Rahasia Baru Putin dan Rezim Iran, Uranium buat Program Nuklir di Depan Mata

Menurut para penulis, kepalsuan No. 5 adalah: "Barat sedang bernegosiasi untuk sebuah perjanjian meskipun klausul-klausulnya mulai berlaku dalam beberapa bulan... Bahkan jika Iran adalah mitra negosiasi yang dapat dipercaya, bahkan jika fatwa itu ada, bahkan jika IAEA dapat menegakkan Bagian T (dari JCPOA), dan bahkan jika ada yang tahu di mana 8,5 ton uranium yang diperkaya itu menghilang - negosiasi nuklir masih tidak ada artinya, karena klausul sunset mulai berlaku pada tahun 2023."

Rezim Iran mengklaim bahwa Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei telah mengeluarkan fatwa yang melarang senjata nuklir. Para kritikus, termasuk MEMRI, telah menyanggah klaim bahwa fatwa Khamenei itu ada.

Pada tahun 2017, dua pakar program nuklir, David Albright dan Olli Heinonen, menulis sebuah artikel teknis untuk Institut Sains dan Keamanan Internasional yang berbasis di Amerika Serikat tentang Bagian T dari JCPOA.

"Salah satu masalah kepatuhan yang paling serius menyangkut akses IAEA ke situs-situs militer dan verifikasi yang kredibel terhadap Bagian T, yang melarang kegiatan pengembangan senjata nuklir utama dan mengendalikan peralatan penggunaan ganda yang berpotensi dapat digunakan dalam kegiatan semacam itu," tulis mereka.

Menurut artikel MEMRI, "JCPOA mengharuskan inventaris 8,5 ton uranium yang diperkaya milik Iran untuk ditransfer ke Rusia untuk disimpan di bawah pengawasannya, tetapi pada kenyataannya, uranium tersebut menghilang, menghindari pengawasan IAEA, seperti yang dibuktikan dalam sidang dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat oleh koordinator Iran dari Departemen Luar Negeri AS, Stephen Mull."

"Satu Kebenaran" tentang program senjata nuklir ilegal yang dilaporkan oleh rezim Iran adalah: "Satu-satunya saat Iran mundur dan benar-benar menghentikan program nuklirnya adalah pada tahun 2003 ketika pasukan AS dikerahkan di Irak dan Afghanistan," demikian kesimpulan analisis MEMRI.