Roadshow Perangi Stunting, Menko PMK Ingatkan Pengukuran Balita Harus di Atas 90 Persen

Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Widya Pratiwi Murad pada kesempatan itu mengatakan bahwa sejak diteguhkan menjadi Duta Parenting, dirinya menetapkan program-program agar tujuan untuk perangi stunting di Maluku bisa berhasil.

"Hal yang melatarbelakangi saya ingin segera melaksanakan program perangi stunting di Provinsi Maluku karena kalau bukan saya selaku 'Ibunya' orang Maluku, siapa lagi yang akan berusaha untuk ikut membantu program pemerintah," ucap Widya.

Baca Juga: Menko PMK Sebut Kemiskinan Ekstrem 0 Persen Dapat Selesaikan Stunting

Setelah dikukuhkan, Widya tidak mau bekerja sendiri, tetapi langsung mengukuhkan 'mama-mama' Parenting yang merupakan Istri bupati dan wali kota se-Maluku sehingga dapat serentak fokus bersama-sama perangi stunting. Dia bersama tim, turun langsung pada beberapa lokus stunting seperti Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, dan Kepulauan Aru, untuk melihat secara langsung. 

Meski masih memerlukan kerja keras menuju 14 persen target nasional 2024, kolaborasi ini dinilai mulai membuahkan hasil. Sementara, jumlah penduduk miskin Maluku di tahun 2022 sebanyak 296.660 jiwa, masih terdapat penduduk miskin ekstrem sebanyak 65.846 jiwa atau sebesar 3,62 persen.

Hal tersebut juga menjadi perhatian bersama. Strategi yang diupayakan oleh Pemprov Maluku dalam menghapus kemiskinan ekstrem ialah merehabilitasi rumah tidak layak huni, pengembangan pangan lokal, serta mewujudkan desa tertinggal menjadi desa berkembang, maju, dan mandiri. 

Provinsi Maluku merupakan provinsi ke-16 yang disisir permasalahannya oleh Kemenko PMK setelah sebelumnya telah dilaksanakan dialog di Provinsi Jawa Barat, Aceh, NTT, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sumatera Utara, Bengkulu, Sulawesi Barat, NTB, dan Jawa Timur.