Luhut dan Erick Beda Pendapat Soal Relokasi Depo Plumpang, DPR: Bikin Resah Masyarakat Aja
Warga berfoto tak jauh dari permukiman yang hangus terbakar dan hancur pascakebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jalan Koramil, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta, Sabtu (4/3/2023). Kejadian tersebut merenggut 14 nyawa warga dan melukai puluhan lainnya. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc. | Kredit Foto: Antara/ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.
Kebakaran Depo Pertamina di Plumpang masih menyisakan pertanyaan, "Apa langkah selanjutnya yang akan diambil?" Mengenai hal tersebut, kabinet pemerintahan tampaknya sudah mempunyai jawaban meskipun terjadi perbedaan pendapat yang cukup signifikan.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, pun menyoroti perbedaan pendapat yang terjadi di kabinet pemerintah soal langkah pasca kejadian kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Ada pihak yang ingin depo direlokasi, tapi ada pula yang ingin relokasi dilakukan terhadap warga.
Belakangan memang diketahui ada perbedaan antara Menko Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri BUMN, Erick Thohir, saat meninjau lokasi kebakaran bersama Wakil Presiden Maruf Amin.
Baca Juga: Soal Nasib Korban Depo Plumpang, Luhut dan Erick Thohir Tak Sepaham
Mulyanto lantas menganggap perbedaan itu menggambarkan koordinasi pemerintah yang acak-acakan dalam penanganan korban ledakan Depo Plumpang. Menurut Mulyanto, perbedaan sikap keduanya tentu akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban.
"Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang di mana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang," kata Mulyanto, Rabu (8/3/2023).
Ia juga meminta Luhut berhenti bicara masalah yang bukan menjadi ranah kewenangan kementeriannya. Apalagi, kata Mulyanto, pernyataan Luhut menentang arahan yang diberikan Wapres Maruf Amin. Secara fatsun politik, ujar dia, menjadi haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres.
"Ini kan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik, sikap ini termasuk 'kurang ajar'," kata Mulyanto.
Mulyanto juga meminta Presiden Jokowi agar menegur sikap Luhut atas pernyataannya terkait relokasi warga dari area sekitar depo Plumpang. Ia juga menyoroti pernyataan Luhut yang meminta pihak pemberi izin warga tinggal untuk ikut bertanggung jawab atas insiden kebakaran yang terjadi.
"Pernyataan Luhut ini sudah keluar dari jalur dan membuat masyarakat di sekitar Depo Plumpang semakin resah," kata Mulyanto.
Beda Luhut dan Erick
Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir memiliki keinginan yang berbeda terkait langkah setelah terjadinya kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
Luhut menegaskan, Plumpang memang dibuat sebagai area kosong karena terdapat Depo Pertamina yang menampung 291.889 kiloliter BBM untuk didistribusikan.
"Plumpang dibuat sana ada daerah kosong, buffer zone untuk tidak ada kejadian, Jangan ini (depo-red) yang disuruh pindah. Orang yang tak berhak di situ yang harus disuruh pindah," kata Luhut dikutip Selasa (7/3/2023).
Ia juga geram dengan pihak yang memberikan warga izin tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang.
"Yang berikan izin itu tidak benar. Karena itu, tanggung jawab nyawa yang hilang itu," tuturnya
Berbeda dengan Luhut, Erick justru menginginkan agar Depo Pertamina Plumpang direlokasi ke tanah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
"Arahan Pak Presiden, solusi untuk melayani, melindungi rakyat. Karena itu, Pertamina memastikan perlindungan kepada rakyat sekitar kita jaga. Terutama korban-korban yang sudah terkena. Kita akan rawat, akan pastikan ada penyewaan rumah untuk mereka, dan mendorong, membantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian keputusan lainnya," kata Erick, Senin (6/3/2023).
Erick bahkan menyebut kalau relokasi ke tanah Pelindo itu diperkirakan akan dimulai pada akhir 2024.
Selain itu, ia juga akan membuat zona aman atau buffer zone untuk menghindari kembali munculnya bahaya bagi warga sekitar. Erick menyebut buffer zone itu berjarak 50 meter dari pagar lingkungan depo.
"Maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina, tidak hanya, tentu di Plumpang, tapi juga di Balongan, Semarang, tetapi khususnya di Plumpang jaraknya 50 meter dari tutup pagar," terangnya.
"Tentu ini menjadi solusi bersama yang kita harapkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Keamanan jadi prioritas kita."
Tidak hanya Erick, Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin juga berharap adanya evaluasi pascaterjadinya kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara. Beliau berharap agar Depo Pertamina Plumpang dapat direlokasi agar kejadian yang sama tidak terulang di masa depan.
Baca Juga: Jurus Penyelesaian Sengketa Plumpang, Luhut Tak Macam Anies Baswedan: Relokasi, Solusi Terbaik!
Pernyataan ini disampaikan oleh Wapres Maruf usai melakukan peninjauan langsung di pemukiman warga yang terdampak paling parah oleh kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Beliau didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
"Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Saya berharap supaya Depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di Pelabuhan di daerah Pelindo," kata Maruf di Kampung Tanah Merah, Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023).
Mantan Ketua MUI itu juga menilai bahwa relokasi tersebut dapat menjadi salah satu opsi solusi, terlebih lagi jika pemukiman warga dapat ditata ulang agar semuanya lebih aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Saya kira begitu. Dan kemudian daerah ini akan ditata ulang, supaya lebih teratur lebih baik aman dan memenuhi pernyatatan sebagai suatu daerah yang berada di wilayah ibu kota itu saya kira," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Yohanna Valerie Immanuella
Tag Terkait:
Advertisement
