Berani Lawan Ma'ruf Amin Soal Kebakaran Plumpang, Luhut Harus Ditegur Jokowi: 'Haram Seorang Menteri Tentang Wapres!'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait pernyataannya di kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Hal ini karena Mulyanto menilai omongan Luhut tersebut sudah kelewat batas, bahkan berani menentang pendapat Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.

Baca Juga: Macam Nyindir Anies Baswedan Soal Sengketa Plumpang, Luhut: Yang Berikan Izin Tak Benar, Tanggung Jawab Nyawa Hilang Itu

"Menko Marves stop bicara, ini bukan ranah Kemenko Marves. Saya minta Pak Presiden untuk menegur Luhut," kata Anggota Komisi VII DPR Mulyanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Luhut mengatakan warga di sekitar depo Pertamina Plumpang harus dipindahkan buntut terjadinya kebakaran. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir yang membawahi Pertamina, mengatakan Depo Plumpang yang akan dipindahkan.

Menurut Mulyanto, Luhut keluar dari tupoksinya sebagai menteri yang mengurus investasi dan kemaritiman. Terlebih, pernyataan Luhut meresahkan masyarakat di sekitar Depo Plumpang yang beberapa hari lalu menjadi korban akibat kebakaran yang terjadi.

Politisi PKS ini juga menyangkan sikap Luhut karena bertententangan dengan arahan Wapres Ma'ruf Amin. Seharusnya, kata Mulyanto Luhut mengikuti printah Wapres bukan malah membangkang.

"Dari sisi tata kelola pemerintahan dan fatsoen politik, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres. Ini kan preseden buruk bagi tatakelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik," ujarnya.

Baca Juga: Solusinya Soal Sengketa Plumpang Berlawanan dari Wakilnya Jokowi, Luhut Disoroti: Dia Seharusnya Ditegur...

Mulyanto berharap pemerintah tidak membuat kebijakan yang simpang-siur dan berbeda-beda dalam menyikapi suatu pristiwa. Pasalnya, masyarakat yang bakal dibuat bingung.

"Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang di mana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang," tandas dia.