Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Airlangga Hartarto Respons Pernyataan Anies Baswedan yang Sebut Ada Menko Mau Ubah Konstitusi: Ya, Menko Ada 4…

Airlangga Hartarto Respons Pernyataan Anies Baswedan yang Sebut Ada Menko Mau Ubah Konstitusi: Ya, Menko Ada 4… Menko Perekonomian Airlangga Hartarto | Kredit Foto: Kemenko Perekonomian
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons pernyataan Anies Baswedan yang menyebut ada seorang Menko yang ingin mengubah konstitusi.

Namun, Airlangga hanya menyebut ada empat Menko yang ada di kabinet. Selanjutnya ia enggan menanggapi lebih lanjut soal pernyataan Anies itu.

"Menko ada empat," kata Airlangga di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (19/3/2023).

Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Golkar yang juga Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menegaskan mengubah konstitusi merupakan ranah MPR, bukan menteri.

"Yang bisa mengubah konstitusi ya MPR. Sesuai UUD yang bisa mengubah ya MPR," ujar Bamsoet.

Baca Juga: Konstituen Mayoritas Mendukung Anies Baswedan, Dua Partai Pendukung Jokowi Disebut Bakal Merapat ke Koalisi Perubahan, Siap-siap!

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng juga mengatakan bahwa Anies Baswedan berlebihan lantaran mengucapkan ada seorang menteri koordinator yang ingin mengubah konstitusi.



Mekeng mengatakan, pengubahan konstitusi berada di ranah legislatif. Sejauh ini, kata dia, tidak ada usulan untuk mengubah konstitusi, termasuk mengubah hal-hal berkaitan dengan Pemilu.

"Pemerintah enggak pernah ada usulan, DPR enggak pernah ada usulan. Usulan DPR juga harus dibahas di masing-masing fraksi baru bisa satu keputusan di rapur. Jadi kalau menurut saya Anies terlalu berlebihan, terlalu cemas terhadap ini, enggak ada itu," kata Mekeng kepada wartawan, Jumat (17/3/2023).

Mekeng memandang mekanisme mengubah konstitusi atau Pemilu tidak bisa dilakukan seenaknya atau asal-asalan. Perlu persetujuan antara DPR dan pemerintah.

"Kalau satunya enggak setuju, enggak bisa jalan," katanya.

Ia lantas meminta Anies untuk tidak membuat pernyataan yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

Advertisement

Bagikan Artikel: