Mikrofon Fraksi Demokrat Mati Saat Menyampaikan Penolakan Atas Perppu Cipta Kerja di Rapat Paripurna

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan walkout dari Rapat Paripurna Pengesahan Perppu No. 2 Tahun 2022. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS, Bukhori Yusuf.

Dia menuturkan, sesuai dengan konstitusi, pemerintah mesti memperbaiki muatan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pasalnya, Mahkamah Konsitusi memutuskan Perppu tersebut cacat secara formil.

Baca Juga: DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Hari Ini

"(PKS) menghargai terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Ciptaker yang memerintahkan agar memperbaiki proses dalam penyusunan undang-undang," kata Bukhori dalam instruksinya di tengah Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Dia juga menegaskan perbaikan Perppu Cipta Ker mesti melibatkan seluruh stakeholder untuk memperluas pandangan dari seluruh lapisan masyarakat. Pun begitu juga dengan catatan kritis fraksi PKS, Bukhori mengeklaim partainya konsisten menolak perppu tersebut.

"Maka dengan segala hormat, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu No 2 Tahun 2022 dan menyatakan walkout dalam agenda penatapan terhadap Perpu No 2 Tahun 2022," tandasnya. 

Puan Maharani Tetap Setujui Perppu Cipta Kerja

Pimpinan Rapat Paripurna sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani menanyakan kepada para peserta rapat terkait kesetujuannya pada penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Baca Juga: Kamis Pekan Ini DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja!

"Berkenaan dengan itu apakah RUU tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja bisa disetujui?" kata Puan.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Adapun Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disetujui tujuh fraksi partai parlemen, di antaranya PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara fraksi PKS dan Demokrat menolak disahkannya Perppu Cipta Kerja sebagai undang-undang.