Sindir Larangan Bukber Ramadan, Politikus PKB: Seolah Membenarkan Tuduhan bahwa Jokowi Anti-Islam. Nah!

Kritikan soal larangan buka bersama bagi pejabat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) disampaikan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim. Menurutnya, larangan itu mengukuhkan anggapan selama ini yang kerap disematkan kepadanya: anti-Islam.

"Seolah membenarkan tuduhan selama ini bahwa Jokowi anti-Islam. Nah!" ujar Luqman, dikutip dari cuitannya di Twitter, Kamis (23/3/2023).

Baca Juga: Minta Larangan Bukber Dicabut, Peringatan Keras Yusril Ihza kepada Jokowi: Pemerintah Bisa Disebut Anti-Islam

Petinggi Ansor ini heran dengan kebijakan itu, melarang pelaksanaan buka bersama karena alasan pandemi. Pasalnya, kegiatan lain yang mengumpulkan banyak orang tetap dilaksanakan.

Luqman memaparkan, mulai dari nikahan, konser, hingga pertemuan relawan. Kegiatan itu tak dilarang. "Pesta nikah, konser musik, deklarasi relawan capres, rapat akbar relawan Jokowi diikuti ribuan atau puluhan ribu orang tidak dilarang," ucap anggota DPR RI dari Fraksi PKB itu.

Di lain sisi, pelaksanaan buka puasa bersama malah dilarang. "Giliran puasa Ramadan, Jokowi melarang buka bersama dengan alasan penanganan Covid-19," kata Luqman.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang Buka Bersama (Bukber) di bulan Ramadan ini. Hal itu tertuang dalam surat bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023.

Surat yang ditandatangani Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, itu dikeluarkan pada 21 Maret 2023. Ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan atau Lembaga.

"Bersama ini dengan hormat kami sampaikan arahan Presiden pada tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut," bunyi penggalan surat yang diterima.

Ada tiga poin dalam surat itu. Pertama, disampaikan bahwa penanganan Covid 19 masih dalam transisi dari pandemi ke endemi. Karena itu, poin kedua meminta agar pelaksanaan buka puasa Ramadan 1444 H ditiadakan.

Baca Juga: Jokowi Minta ASN dan Pejabat Buka Puasa yang Sederhana Saja

Terakhir, Menteri Dalam Negeri diminta menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Demikian disampaikan agar saudara mematuhi arahan presiden dimaksud, dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing," tandas surat itu.