DPR Bahas RAPBN 2027, PDIP Pertanyakan Siapa yang Akan Menikmati Pertumbuhan Ekonomi 6%

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 untuk dibahas lebih lanjut. Meski seluruh fraksi menyatakan persetujuan secara umum, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan apakah target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah benar-benar akan mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal 2027, yakni "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", dengan target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,9%-6%. Bagi PDIP, target tersebut tidak cukup hanya ditampilkan sebagai angka tanpa penjelasan mengenai siapa yang akan merasakan manfaatnya.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP Budi Sulistiono dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Selasa (18/8/2026). Ia mempertanyakan ukuran yang digunakan pemerintah untuk menentukan apakah kesejahteraan masyarakat benar-benar tumbuh lebih cepat.

"Pertama, tema kebijakan fiskal tahun 2027 adalah 'Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat' belum disertai dengan penjelasan siapa yang sejahtera lebih cepat dan apa ukuran dan indikator lebih cepat," ujar Budi.

Menurut PDIP, pertumbuhan ekonomi 5,9% harus diterjemahkan ke dalam perubahan yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Indikator tersebut antara lain peningkatan penghasilan rakyat, penciptaan lapangan kerja formal, pemerataan pembangunan, penguatan produksi nasional, industrialisasi, produktivitas, hingga peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Dengan demikian, PDIP tidak hanya melihat keberhasilan RAPBN 2027 dari pencapaian angka pertumbuhan ekonomi. Fraksi tersebut meminta pemerintah memastikan pertumbuhan memiliki dampak terhadap pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat.

Di sisi lain, RAPBN 2027 memiliki struktur anggaran yang cukup besar. Pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,1 triliun, sedangkan pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun.

Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp671,1 triliun. Nilai defisit itu setara dengan 2,40% terhadap produk domestik bruto (PDB).

PDIP juga menyoroti kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan negara. Target pendapatan Rp3.426 triliun dinilai masih setara dengan sekitar 12,25% terhadap PDB, angka yang menurut fraksi tersebut masih jauh dari target pemerintah untuk mencapai rasio pendapatan negara sebesar 18% terhadap PDB pada 2029.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah beban pembayaran bunga utang. PDIP menyoroti alokasi bunga utang yang mencapai Rp650,3 triliun karena dinilai berpotensi semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah.

Kondisi tersebut membuat PDIP meminta pemerintah lebih cermat dalam memastikan anggaran digunakan untuk program yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, menurut mereka, harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas fiskal negara.

Selain persoalan penerimaan dan utang, PDIP memberikan sejumlah catatan terhadap kebijakan pemerintah lainnya. Fraksi tersebut mendorong reformasi subsidi energi, perluasan penerima PBI JKN hingga 102 juta peserta, serta perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga: Dari Pertumbuhan 6% hingga Defisit 2,4%, ini Target yang Prabowo Bidik dalam RAPBN 2027

Seluruh catatan tersebut disampaikan ketika DPR secara umum menyetujui RAPBN 2027 untuk memasuki pembahasan lebih lanjut. Artinya, persetujuan pembahasan tidak menghilangkan ruang bagi fraksi-fraksi untuk mengkritisi maupun meminta perubahan terhadap sejumlah kebijakan fiskal pemerintah.

Bagi PDIP, tantangan utama RAPBN 2027 bukan hanya mencapai target pertumbuhan 5,9%-6%. Pemerintah juga perlu membuktikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar menghasilkan peningkatan pendapatan, lapangan kerja, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat.