Masih Tinggi, Menko PMK Kawal Khusus Stunting-Kemiskinan Ekstrem di Sulteng

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan akan mengawal secara khusus penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara daring di Provinsi Sulteng, pada Senin (27/03/2023).

Prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem Sulteng masih sangat tinggi. Berdasarkan data SSGI 2022, prevalensi stunting 28,2 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sedikit dari pada tahun 2021 sebesar 29,7 persen.

Kemudian, angka kemiskinan ekstrem berdasarkan data BPS 2022 masih di atas rata-rata nasional yaitu 3,02 persen. Angka nasional 2022 stunting 21,6 persen dan kemiskinan ekstrem 2,04 persen.

Sementara di beberapa daerah masih memiliki angka stunting yang cukup tinggi di atas 30 persen. Kabupaten Sigi adalah daerah yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, yakni mencapai 36,8 persen. Angka itu turun dari 2021 sebesar 40,7 persen.

Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi menyampaikan, upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut seperti mewajibkan setiap desa untuk menyiapkan lahan seluas tiga hektare yang diperuntukan untuk keluarga yang berisiko stunting.

Meskipun demikian, Sigi pun masih mengalami kendala dalam pengelolaan irigasi serta infrastruktur yang kurang memadai.

Kemudian, stunting di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 31,3 persen. Hal ini disebabkan karena kurangnya akses air bersih. Menurut Wakil Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu berbagai upaya telah dilakukan untuk memperoleh air bersih di daerah tersebut.

Namun, hal tersebut masih belum berhasil dilakukan. Bahkan, terdapat dua desa yang masih menggunakan air hujan untuk mendapatkan air bersih.

Selain itu, Kabupaten Donggala memiliki angka stunting mencapai 32,4 persen. Untuk mengatasi masalah tersebut Bupati Donggala Kasman Lassa menjelaskan, pemkab melakukan berbagai upaya seperti membentuk Rumah Cegah Stunting dengan tujuan untuk mengetahui kondisi masyarakat berisiko stunting di daerah tersebut.

Sehingga dapat melibatkan seluruh masyarakat mengenai betapa pentingnya menurunkan stunting.

Kemudian, di Kabupaten Buol masalah transportasi dan infrastruktur yang terbatas membuat angka stunting di daerah ini masih cukup tinggi, yaitu 32,7 persen.

Masalah transportasi, jarak untuk menempuh ke pusat kota memerlukan waktu hingga 16 jam perjalanan juga menghambat penanganan kemiskinan ekstrem. Selain itu, akses transportasi udara sejak tahun 2020 masih terhenti sejak adanya pandemi Covid-19.

Dari paparan kepala daerah terungkap kurangnya sarana sanitasi, air minum, air bersih, disertai sarana prasarana dan infrastruktur sebagai penghambat penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Oleh karenanya, Menko PMK meminta seluruh pemda, terutama Bappeda, untuk merancang secara menyeluruh tentang kebutuhan sanitasi air minum dan air bersih.

Rancangan ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR, agar bisa dipercepat realisasinya Dia juga meminta supaya Kementerian PUPR, agar memberikan perhatian khusus kepada Sulteng.

"Saya akan kawal terkhusus Sulteng ini agar pemenuhan sanitasi, air bersih, air minum bisa dilakukan maksimal sehingga target penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem bisa dilaksanakan dengan baik," ujarnya.

Kemudian, untuk masalah sarana prasarana infrastruktur yang kurang memadai Menko PMK juga akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memenuhi infrastruktur yang masih kuang memadai.

Seperti di daerah bekas gempa besar Palu, Sigi, Donggala yang melanda pada 2018 silam yang masih memerlukan perhatian khusus. Kemudian masalah kurangnya akses jalan dan sarana transportasi udara di Kabupaten Buol juga akan dikoordinasikan oleh Menko PMK dengan Kemenhub.

"Saya mohon untuk daerah mana yang jalannya belum memadai. Nanti coba diusulkan disuratkan Kementerian PUPR dan tembusannya ke Kemenko PMK. Nanti saya koordinasikan dengan Kementerian PUPR," ungkapnya.

Dalam rakor itu, turut hadir Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma'mun Amir; Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi; Pj. Bupati Buol  Moh. Muchlis; Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ikhsan Basir; Bupati Donggala Kasman Lassa; Wakil Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu; Wakil Bupati Toli-Toli Mohammad Besar Bantilan; Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai; Wakil Walikota Palu - Reny A. Lamadjido; Wakil Bupati Morowali Utara Djira K; Bupati Poso Verna Inkiriwang; Bupati Banggai  Amirudin; Bupati Kabupaten Morowali Taslim; Sekda Banggai Laut Ruslan.

Kemudian, dari perwakilan Kementerian dan Lembaga hadir Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, perwakilan Setwapres Suprayoga Hadi, Dirjen Adwil Kemendagri Safrizal ZA. Perwakilan Kementerian PUPR, perwakilan Kemenkes, perwakilan KemendesPDTT.