Jangan Anggap Enteng, Pengamat Klaim Koalisi Besar Bisa Bubar karena Langkah PDIP dan Jokowi

Sampai saat ini, pengaruh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi politik 2024 masih memegang peranan besar. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes.

Ia menilai, suatu saat nanti, bisa saja Koalisi Besar tidak mempunyai kekompakan yang sama seperti sekarang. Salah satu penyebabnya adalah manuver politik yang dilancarkan oleh PDIP.

"Misalnya saja jika ada manuver-manuver politik yang dilakukan oleh PDIP, misalnya membangun komunikasi yang serius dengan salah satu atau dua partai dalam koalisi besar hingga akhirnya berkoalisi, pasti akan mempengaruhi koalisi besar," kata Arya melalui keterangan tertulisnya belum lama ini.

Baca Juga: Sebut KPK Kini Ada di Ketiak Jokowi, Omongan Rocky Gerung Menohok: Pak Firli di Belakangnya Siapa? Ya Pasti Presiden!

Bukan hanya PDIP, sosok Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut berpengaruh dari nasib Koalisi Besar. Sebab, menurut Arya, Jokowi bisa mengubah kondisi Koalisi Besar apabila ia mengubah haluannya.

"Karena Pak Jokowi menjadi magnet pembentuk dan perekat serta jangkar koalisi, maka ketika interest beliau berubah dan ada pembicaraan yang serius dengan PDIP, maka hal itu akan mempengaruhi koalisi besar," tuturnya.

Selain itu, Arya juga melihat kalau pembentukan Koalisi Besar itu semata-mata untuk memecah kebuntuan yang terjadi di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Baca Juga: Tak Pernah Terpikirkan Sebelumnya, Demokrat Tolak Wacana Mahfud MD Jadi Cawapres untuk Anies Baswedan: Dia Bagian dari Rezim Jokowi!

Adapun kebuntuan itu terjadi karena perihal kandidat calon presiden dan calon wakil presiden.

"Problem atau kerumitan itu tampak dari tidak adanya kepastian soal siapa yang akan didukung baik oleh KIB maupun KKIR, tidak ada perkembangan yang signifikan dalam setahun terakhir, dan juga tidak ada mekanisme yang disepakati dalam penentuan capres-cawapres," terangnya.