APBN Mau Dijadikan Jaminan Kereta Cepat, Pengamat: Pemerintah Harus Tegas, Jangan Lanjutkan

Permintaan China yang menginginkan APBN Indonesia sebagai jaminan proyek kereta cepat Jakarta - Bandung mengundang kontroversi hingga menjadi sorotan publik.

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa pun turut mengkritisi permintaan China yang ingin APBN menjadi jaminan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Baca Juga: Netizen Komentari Soal China yang Minta Jaminan APBN di Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Isinya 'Ngeri-ngeri'

Herry menilai jika APBN dijadikan sebagai jaminan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukanlah hal yang bijak. Kondisi itu menurutnya dapat merusak tata kelola pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya kalkulasinya, proyek kereta cepat ini sebenarnya telah merugikan. "Pemerintah harusnya bersikap tegas untuk tidak melanjutkannya karena dengan jelas telah merugikan negara serta sama sekali tidak juga berdampak bagi masyarakat luas," ujar Herry. 

Selain itu, Herry melihat bahwa proyek ini tidak begitu diperlukan saat ini karena dipandang sudah tidak memenuhi aspek waktu, anggaran hingga produktivitas. Baca Juga: Menyesal Tolak Jepang, Indonesia Akhirnya Kena Jebakan Utang Kereta Cepat China, Nasib Rakyat Dipertaruhkan!

"Terlihat jelas dari segi waktu pengerjaan proyek terus mundur dan ditunda dengan berbagai alasan, kemudian anggaran pengerjaan juga membengkak yang akibatnya nilai produktivitasnya pun turun," ucap Herry. 

Lebih lanjut, Herry menyayangkan jika proyek ini tetap dilanjutkan karena bisa berdampak pada keberlangsungan pembangunan proyek strategis nasional lainnya.