Heru Budi Bongkar Trotoar untuk Fasilitasi Kendaraan, PKS: Jangan Tersinggung Kalau Dituduh Hancurkan Legacy Anies

Kebijakan yang diambil oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, lagi-lagi menimbulkan perdebatan. Baru-baru ini, ia diketahui memerintahkan pembongkaran trotoar di kawasan Santa, Jalan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan. Banyak warganet yang mengkritik keputusan tersebut lantaran dianggap tidak memihak ke pejalan kaki.

Menanggapi hal tersebut,  Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ismail, pun angkat bicara. Ia mengatakan, tindakan Heru Budi lama-lama terkesan sebagai upaya untuk menghapus peninggalan Anies Baswedan.

"Saya membaca ada opini seperti itu yang akhirnya timbul di masyarakat bahwa Pj Gubernur sepertinya menghapus legacy yang sudah dibuat oleh gubernur sebelumnya," kata Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta belum lama ini.

Baca Juga: Hapus Warisan Anies Baswedan, Solusi Heru Budi Nyatanya Enggak Efektif dalam Mengatasi Kemacetan

Ismail menuturkan, hal itu tak bisa dimungkiri jika berkaca pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pj Heru. Pembongkaran trotoar yang dibangun era Anies yang 'disulap' menjadi jalan raya di kawasan Santa menjadi salah satu yang kentara.

Pembongkaran itu disebut Ismail memang menimbulkan kontra di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, dia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang mendapat kritik luas dari masyarakat.

"Saya pikir tidak perlu tersinggung dia (Pj Gubernur) dengan opini yang timbul di masyarakat seperti itu, justru itu jadi cerminan terhadap kinerja yang sedang dilakukan Pj Gubernur saat ini. Kalau masyarakat menilainya seperti itu berarti harus dievaluasi dari internal," tutur dia.

Baca Juga: DKI Jakarta Diurus Heru Budi, Roadmap Anies Baswedan Tetap Harus Diikuti: Dia Enggak Boleh Ngaco...

Hal itu, lanjut Ismail, mengingat siapa pun Pj Gubernur dengan rencana pembangunan daerah (RPD) 2023-2026 harus merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) lima tahun sebelumnya di era Anies.

"Enggak boleh ngaco, tetap harus merujuk ke sana. RPD 2023-2026 itu inline dengan RPJMD yang sudah dibuat lima tahun sebelumnya, makanya waktu itu didesak untuk membentuk RPD itu agar tidak carut marut lagi pembangunan berikutnya, ada guidance," tegas dia.

Pembongkaran trotoar menjadi jalan raya di kawasan Santa merupakan salah satu dari beberapa kebijakan Pj Heru yang tak selaras dengan kebijakan Anies. Menurut Ismail, hal itu tak dimungkiri ada kesan menghancurkan legacy Anies.

Baca Juga: Menambah Teka-teki, Heru Budi Senyum Mendengar Rekam Jejak Anies Baswedan Dibersihkan Lagi

"Dalam kasus-kasus tertentu saya lihat ada ke arah sana (menghancurkan legacy Anies), meskipun tidak secara langsung. Secara umum kalau kita melihat belum ada satu konsep yang utuh yang mau dilakukan. Cenderung yang terkesan itu ya tadi mengaburkan hasil yang sudah dicapai pada periode kemarin, itu enggak bisa dibantah," tegas dia.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalin di kawasan pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan. Mereka juga menerapkan penutupan putar balik atau u-turn di Jalan Wolter Monginsidi menuju Tendean.

Dalam rekayasa lalin itu, trotoar yang ada di tengah pertigaan lampu merah Santa turut dikorbankan dengan cara dibongkar untuk menjadi jalan raya guna memfasilitasi kendaraan. Kebijakan itu merupakan bagian penutupan 32 u-turn di Jakarta yang dicanangkan Dishub DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan.

Baca Juga: Ngeri! PKS Sebut Heru Budi Berupaya Hancurkan 'Warisan' Kerja Anies Baswedan di Jakarta, Simak!

Sejak diberlakukan sekitar sepekan, kemacetan justru tambah parah, sehingga menimbulkan banyak protes dari masyarakat. Termasuk perkara pembongkaran jalur pedestrian di tengah persimpangan kawasan Santa juga dinilai meminimalisasi hak pejalan kaki. Akibat lainnya, sejumlah kendaraaan roda dua memakan badan trotoar yang ada di Jalan Wolter Mongonsidi.