Elite PPP Ungkap Jaminan APBN untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terlalu Berisiko, Pemerintah Harus Pikir Ulang

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mengkritisi sikap ngotot kreditur China yang meminta Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dijadikan penjamin untuk menuntaskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Menurut dia, jika hal hal tersebut disetujui oleh pemerintah Indonesia, maka akan menjadi beban berat bagi APBN.

"Ya kan jelas, proyek ini akan memberikan beban jangka panjang untuk APBN kita, tentu bukan saja masa konstruksi menimbulkan beban," kata Baidowi melalui pesan elektroniknya seperti dilansir dari Akurat.co di Jakarta, Senin (17/4/2023).

Baca Juga: APBN Dikhawatirkan Defisit Gara-gara Permintaan China dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Karena itu, Sekretaris Fraksi PPP ini menyarankan agar permintaan China tersebut ditolak. Pasalnya, akan menimbulkan resiko besar bagi keuangan negara.

"Penggunaan jaminan APBN dan perpanjangan konsesi memiliki beberapa resiko besar terhadap keuangan negara," ujarnya.

Legislator Madura, Jawa Timur itu juga menyarankan pemerintah untuk melakukan negosiasi kembali dengan kreditur China guna mengembalikan kesepakatan awal pembangunan KCJB.

Baca Juga: Orang PDIP Ingatkan Pemerintahan Jokowi untuk Tidak Jadikan APBN Sebagai Jaminan Bunga Utang Proyek Kereta Cepat: Saya Tidak Setuju!

"Proyek kereta cepat awalnya adalah Business to Business sehingga permasalahan pembengkakan biaya selama proyek berjalan dapat diselesaikan dengan mekanisme bisnis, bukan melibatkan APBN yang notabene hasil pungutan pajak masyarakat," tuturnya.