DJKI Sejahterakan Penulis melalui Surat Pencatatan Ciptaan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Hak Cipta merupakan salah satu jenis Kekayaan Intelektual (KI) yang dilindungi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Berbagai karya jenis ciptaan masuk ke dalam Hak Cipta, salah satunya adalah buku.

Penulis Dewi Lestari Simangunsong atau yang akrab dipanggil Dee dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional sekaligus bertepatan dengan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia menyampaikan beberapa perhatiannya terkait royalti dan pembajakan di industri buku. Menurutnya, kedua hal ini merupakan masalah yang cukup serius bagi para penulis.

“Ada dua masalah yang menjadi perhatian bagi para penulis, yang pertama terkait pendapatan penulis atau royalti dan yang kedua terkait pembajakan. Untuk urusan pendapatan yang pasti berhubungan dengan kantor pajak, tetapi untuk pembajakan sendiri ada beberapa faktor yang  menyebabkan hal tersebut terjadi,” ucap Dee.

Baca Juga: Begini Prosedur Penindakan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Wasmatlitrik di DJKI

Pendapatan royalti telah lama menjadi isu di kalangan penulis Indonesia. Nilainya yang terlalu kecil dianggap tidak memberikan apresiasi yang cukup untuk penulis yang berperan penting tidak hanya dalam dunia literasi tetapi juga pendidikan bangsa.

Merespons hal tersebut, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto menjelaskan tentang pentingnya perlindungan hak cipta, keuntungannya, terkait pengelolaan royalti, serta sanksi hukum pada para pembajak buku.

Secara hukum karya tulis termasuk buku dilindungi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada UU tersebut dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Hak terkait, termasuk royalti.

“Secara negara, para penulis atau kreator yang telah mendaftarkan ciptaannya tercatat secara resmi sebagai penulis dari karya tersebut. Surat Pencatatan Ciptaan yang dimiliki nantinya bisa menjadi perisai bagi para penulis saat terjadinya sengketa,” ujar Anggoro, Rabu (26/4/2023).

Di samping itu, Anggoro juga menyampaikan bahwa selain menjadi perisai bagi penulis, Surat Pencatatan Ciptaan juga bisa digunakan sebagai jaminan hak moral dan hak ekonomis penulis untuk karya-karyanya, baik bagi karya yang dilisensikan maupun tidak.

“Sampai saat ini DJKI telah memberikan edukasi serta sosialisasi terkait pentingnya Hak Cipta kepada masyarakat, dan saat ini kami sedang menyusun Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) yang mengatur tentang pengelolaan royalti buku dan karya lainnya,” jelas Anggoro.

“Nanti dari peraturan ini akan ada turunan penetapan besaran tarif yang harus dikenakan kepada para pengguna karya untuk membayar royalti atas buku dan karya tulis lainnya yang digandakan atau diperbanyak dengan berbagai cara. Namun, hal ini masih dalam diskusi teknis,” lanjutnya. 

Lebih lanjut, Anggoro menyampaikan pada Permenkumham ini juga tidak hanya akan mengatur karya tulis fisik saja, tetapi akan mengatur ketentuan royalti karya tulis digital. Pemungutan royalti buku dari luar negeri juga akan diatur dalam Permenkumham ini.

Di dunia internasional sebenarnya terdapat suatu mekanisme berupa hak pinjaman publik (Public Lending Rights atau PLR) yang merupakan sistem dimana para penulis diberikan royalti oleh pemerintah untuk setiap buku ciptaan mereka yang dipinjamkan dari perpustakaan publik. Sistem ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada penulis untuk menghasilkan karya-karya berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Sebaliknya di Indonesia sendiri mekanisme PLR belum bisa diterapkan, sehingga belum dapat dipastikan apakah sistem ini dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan penulis dan akses masyarakat terhadap karya sastra.