Hasto Kristiyanto Tanggapi Cibiran Partai Oposisi yang Sebut Presiden Jokowi Terlalu Ikut Campur Masalah Pilpres: Itu Cuma Proses Dialog…

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto membela Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari berbagai kritik dan cibiran soal langkahnya mengumpulkan enam ketua umum parpol pendukung pemerintahan di Istana Negara.

Menurut Hasto, Presiden Ketujuh RI itu bukan bermaksud cawe-cawe, melainkan berupaya membangun proses dialog.

"Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis, karena rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi," kata Hasto di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (8/5).

Baca Juga: Panda Nababan: Hasto Kristiyanto Bisa Jadi Kelanjutan Sosok Taufiq Kiemas di PDIP Sekarang

Peraih gelar doktor ilmu geopolitik dari Universitas Pertahanan (UNhan) itu menegaskan Presiden Jokowi pada pertemuan tersebut tidak menyinggung soal politik praktis.

Menurut Hasto, presiden yang juga kader PDIP itu tidak berusaha memaksakan konsolidasi politik di antara para ketua umum parpol pendukung pemerintahan saat ini.

Hasto menuturkan Presiden Jokowi di hadapan para ketua umum parpol justru menyampaikan soal tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan dari aspek demografi dan pertarungan hegemoni.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas kesinambungan atas berbagai capaian selama pemerintahan Presiden Jokowi.

“Bagaimana dan apa yang sudah dicapai Presiden Jokowi dapat berkesinambungan ke depan, sehingga tidak ada suatu intervensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi," ujar Hasto.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Pastikan Megawati Tak Terburu-buru, Penentuan Capres PDIP Terjadi di Waktu yang Tepat

Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan enam ketua umum parpol pendukungnya di di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5).

Keenam ketua umum partai itu ialah Megawati Megawati Soekarnoputri dari PDIP, Prabowo Subianto (Gerindra), Airlangga Hartarto (Partai Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), dan Muhamad Mardiono (PPP).