Ngabalin Bongkar Peran Jokowi dalam Kasus Johnny G Plate, Singgung Intervensi ke Partai Koalisi Pemerintah

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate, yang juga merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Atas hal ini, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin buka-bukaan.

Ia menyatakan keputusan dari Kejaksaan Agung tersebut tidak mungkin sembrono karena kasusnya telah berjalan lama. Bahkan pemanggilan terhadap Johnny Plate juga sudah dilakukan hingga tiga kali sejak kasus berjalan.

Baca Juga: Jokowi Disenggol Demokrat Soal Ikut Campur Masalah Pilpres 2024, Ngabalin Jelas Nggak Terima Sampai Bawa-bawa SBY: Dia Paham Nggak Kalau...

"Artinya bahwa Kejaksaan Agung dalam menetapkan perkara ini tidak mungkin sembrono, by data dokumen dan memiliki kepastian atas semua data-data yang diperoleh," kata Ngabalin di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip pada Kamis (18/5).

Karena itu, ia pun mengapresiasi Kejaksaan Agung yang telah menjalankan tugas-tugasnya dalam kasus ini.

"Kita harus memberikan apresiasi, kita hormati apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam mengambil langkah-langkah tugas yang diamanahkan kepada mereka," ucapnya.

Ngabalin juga memastikan, tidak ada tekanan dari pihak mana pun dalam penetapan status tersangka Johnny Plate. Ia juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa ditekan oleh siapa pun.

"Tidak bisa Jokowi tidak bisa ditekan oleh siapa pun. Saya tahu persis dan kawan-kawan bisa lihat bahwa kapan Jokowi dalam menyatakan sikap dan pandangan, baik dalam program-program strategis nasional maupun tugas-tugas dan kepastian yang beliau mau ambil, tidak akan pernah bisa diintervensi oleh siapa pun dan tidak akan mungkin bisa ditekan oleh siapa pun," kata Ngabalin.

Lebih lanjut, Ngabalin menegaskan bahwa Presiden tidak akan melakukan intervensi dalam hal penegakan hukum, termasuk kepada partai-partai koalisi pemerintahan. Selain Nasdem, kasus korupsi ini juga sebelumnya pernah menyeret menteri Jokowi dari partai lainnya, seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar.

"Itu artinya bahwa dalam hal penegakan hukum bapak Presiden tidak akan mungkin mengintervensi. Sehingga apa yang saya katakan tadi bahwa Presiden tidak akan mungkin melakukan intervensi meskipun itu kepada partai-partai koalisi pemerintah," ujarnya.

Baca Juga: Johnny G Plate Sampai Rela Pakai Rompi Tahanan dan Diborgol, Ini Wujud Nyata Pengorbanan Politisi Katolik untuk Anies Baswedan

Terkait pengganti Johnny Plate, Ngabalin menyampaikan bahwa Presiden biasanya akan segera menyiapkan penggantinya. Sehingga organisasi kelembagaan bisa tetap berjalan baik.

"Saya belum (dapat) informasi dari bapak Menteri Sekretaris Negara, tapi saya pastikan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama bapak Presiden akan menyiapkan Plt atau ad interim," kata Ngabalin.