Film India Soal Anak yang Diambil Pasangan Norwegia Diprotes, Utusan Ini Mencak-mencak

Warta Ekonomi, New Delhi -

Duta Besar Norwegia untuk India telah memicu sebuah kontroversi baru atas komentarnya terhadap sebuah film, yang mengundang sorotan tajam terhadap sistem perlindungan anak di negara Skandinavia ini.

Para pembela hak asasi manusia (HAM) telah mendesak negara Skandinavia ini untuk memperbaiki sistem mereka sendiri karena Norwegia menghadapi sebagian besar kasus pelecehan anak di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.

Kontroversi ini muncul setelah pernyataan Duta Besar Hans Jacob Frydenlund mengenai sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata pasangan India yang anak-anaknya diambil oleh pihak berwenang Norwegia pada tahun 2011.

Frydenlund, minggu lalu, mengeluarkan sebuah pernyataan tentang film "Mrs. Chatterjee vs Norwegia" yang mengklaim bahwa kasus yang dimaksud telah diselesaikan satu dekade yang lalu "dalam kerja sama dengan pihak berwenang India dan dengan persetujuan semua pihak yang terlibat."

Akan tetapi, klaim tersebut ditolak oleh para aktivis hak asasi India dan Norwegia, yang menuduh diplomat tersebut telah "memberikan informasi yang salah" kepada dunia.

"Film ini tidak mengklaim sebagai representasi atau penggambaran yang otentik dan akurat dari peristiwa tersebut, atau pendapat para pembuat film atau orang-orang yang terkait dengan film tersebut mengenai peristiwa tersebut," kata diplomat tersebut.

Dia menjuluki film tersebut sebagai "karya fiksi, meskipun didasarkan pada kasus yang sebenarnya."

Suranya Aiyar, seorang pengacara dan seorang ibu dari India, dan Marius Reikeras, seorang pengacara hak asasi manusia dan seorang ayah dari Norwegia, dalam sebuah pernyataan bersama pada Selasa (30/5/2023), menuduh diplomat Norwegia tersebut "menolak untuk menghadapi kenyataan tentang sistem perlindungan anak Norwegia yang terkenal di dunia internasional."

Aiyar mewakili kasus Sagarika Chakraborty, yang kisah nyatanya menjadi dasar film ini.

Layanan Kesejahteraan Anak Norwegia (Barnevernet) telah dikritik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia atas keputusan kontroversialnya pada tahun 2015, terutama terhadap keluarga migran.

Sejak 2015, Barnevernet dituduh mengambil anak-anak dari keluarga mereka dengan alasan "pelecehan", dan telah dikritik di dalam dan di luar negeri.

Pada 10 September 2019, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) memutuskan bahwa Norwegia melanggar hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga yang dilindungi oleh Pasal 8 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa.

Informasi yang salah

"Faktanya, film ini jauh lebih penting daripada yang dapat dibayangkan orang, karena film ini memberikan harapan dan kenyamanan bagi ribuan orang di Norwegia yang menderita ketidakadilan yang brutal," demikian pernyataan tersebut.

Warisan terpenting dari film ini, menurut pernyataan itu, adalah untuk "memperbaiki prasangka."

Menolak klaim duta besar Norwegia mengenai penyelesaian kasus yang telah banyak dipublikasikan ini, Aiyar dan Reikeras mengatakan bahwa pernyataan diplomat tersebut "jelas memberikan informasi yang salah dan menunjukkan kurangnya pengetahuan."

"Pengetahuan duta besar tentang topik ini jelas mendekati nol," kata pernyataan bersama itu.

"Yang benar adalah Norwegia sedang mengalami krisis hak asasi manusia terburuk di zaman modern," tambahnya.

"Norwegia adalah juara dunia dalam mengkritik negara-negara lain karena melanggar hak asasi manusia sementara mencoba untuk menyembunyikan pelanggaran mereka sendiri," kata para aktivis hak asasi manusia.

Menuduh Oslo memiliki rekor tertinggi dalam jumlah hukuman serius dalam kasus-kasus kesejahteraan anak di ECHR sejak September 2018 --sejauh ini ada 15 kasus.

"Norwegia tidak menunjukkan kemauan untuk membereskan masalah hak asasi manusia internalnya, yang menyebabkan ribuan orang hidup dalam ketakutan yang tidak perlu," terangnya.