Per Juni 2023, Kemenko PMK Serap 30,78% Anggaran untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem Hingga Stunting

Muhadjir juga menunjukkan berbagai program yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK, di antaranya program jaminan sosial, bantuan sosial, dan subsidi tepat sasaran. Kemudian, beberapa program pemberdayaan seperti kewirausahaan dan pendidikan, serta perbaikan RTLH (rumah tidak layak huni), kawasan lingkungan, dan sanitasi.

Pada program percepatan penurunan prevalensi stunting, Muhadjir mengatakan pada tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai angka 14 persen. Disampaikan juga bahwa angka stunting pada tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai angka 17,5 persen.

Baca Juga: Raih 72 Medali Emas, Menko PMK: Banyak Kejutan di Ajang SEA Games 2023

Beberapa langkah kebijakan dipaparkan oleh Muhadjir, antara lain, melakukan intervensi spesifik dan sensitif di setiap daerah, pemenuhan sarana dan prasarana seperti Antropometri dan USG, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta akses air bersih hingga sanitasi di desa. Selain itu, Kemenko PMK juga terus mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penanganan stunting.

Di akhir paparan, Muhadjir menjelaskan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang menjadi salah satu prioritas. Menurutnya, program ini menjadi titik kulminasi dari pembangunan manusia Indonesia. "Semua yang kita lakukan sebelum mereka masuk ke dunia kerja akan percuma kalau pendidikan dan pelatihan vokasi ini tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya," kata Muhadjir.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI M. H. Said Abdullah ini diikuti juga oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.