Per Juni 2023, Kemenko PMK Serap 30,78% Anggaran untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem Hingga Stunting

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menghadiri Rapat Kerja Anggaran bersama Badan Anggaran DPR RI guna membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kemenko PMK dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024, Jumat (9/6), di Ruang Sidang Banggar DPR RI.

Muhadjir menyampaikan, pada tahun 2022 serapan anggaran Kemenko PMK berhasil mencapai 98,82 persen. Sementara, per Juni 2023, Kemenko PMK telah menyerap Rp78 miliar atau sekitar 30,78 persen dari total anggaran sebanyak Rp253,5 miliar.

Baca Juga: Kunjungan ke Madinah, Menko PMK: Jemaah Haji Lansia Jangan Memforsir Laksanakan Ibadah Sunah

"Semoga di akhir tahun akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, kami ajukan pagu indikatif beserta usulan tambahan sebesar Rp437,99 miliar," ujar Muhadjir.

Di hadapan para anggota dewan, Muhadjir juga memaparkan desain besar Kemenko PMK yang tercantum dalam siklus pembangunan manusia dan kebudayaan yang menjadi acuan dalam setiap menjalankan program kebijakan. Di dalamnya, Muhadjir menerangkan bahwa siklus pembangunan tersebut melingkupi sektor paling hulu, yakni 1.000 hari pertama kehidupan hingga sektor paling hilir pada masyarakat lansia.

"Ada tiga program prioritas yang menjadi tanggung jawab dari Kemenko PMK, terkait dengan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, serta pendidikan dan pelatihan vokasi," kata Muhadjir.

Dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Muhadjir menargetkan akhir tahun 2023 menurun hingga 1,04 persen, sedangkan data pada September 2022 menunjukkan 1,74 persen. Sementara pada tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem itu dapat mencapai nol persen sesuai dengan arahan dan target dari Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022.

"Ini perlu kerja keras, kita upayakan bisa tercapai. Ada tiga langkah yang kita lakukan, yakni pengurangan beban, peningkatan pendapatan, serta penanganan berbasis kantong kemiskinan," ujar Muhadjir.

Muhadjir juga menunjukkan berbagai program yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK, di antaranya program jaminan sosial, bantuan sosial, dan subsidi tepat sasaran. Kemudian, beberapa program pemberdayaan seperti kewirausahaan dan pendidikan, serta perbaikan RTLH (rumah tidak layak huni), kawasan lingkungan, dan sanitasi.

Pada program percepatan penurunan prevalensi stunting, Muhadjir mengatakan pada tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai angka 14 persen. Disampaikan juga bahwa angka stunting pada tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai angka 17,5 persen.

Baca Juga: Raih 72 Medali Emas, Menko PMK: Banyak Kejutan di Ajang SEA Games 2023

Beberapa langkah kebijakan dipaparkan oleh Muhadjir, antara lain, melakukan intervensi spesifik dan sensitif di setiap daerah, pemenuhan sarana dan prasarana seperti Antropometri dan USG, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta akses air bersih hingga sanitasi di desa. Selain itu, Kemenko PMK juga terus mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penanganan stunting.

Di akhir paparan, Muhadjir menjelaskan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang menjadi salah satu prioritas. Menurutnya, program ini menjadi titik kulminasi dari pembangunan manusia Indonesia. "Semua yang kita lakukan sebelum mereka masuk ke dunia kerja akan percuma kalau pendidikan dan pelatihan vokasi ini tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya," kata Muhadjir.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI M. H. Said Abdullah ini diikuti juga oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.