Jaga Keamanan Data Masyarakat Miskin, Kemensos Raih 2 Sertifikat ISO

Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kemensos RI memperoleh dua sertifikat ISO (International Standardization Organization) yaitu ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Data dan ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu.

Melalui penerapan ISO ini, diharapkan data masyarakat miskin dapat dijaga keamanan, kerahasiaan, dan tidak disalahgunakan. 

Baca Juga: Kemensos Borong 4 Penghargaan dari KASN dan BKN, Risma: Alhamdulillah Perjuangan Kita...

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan penerapan ISO 27001 tidak terlepas dari saran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menerapkan sistem keamanan data berstandar internasional.

"Pak Mendagri saat itu meminta kami memiliki ISO tentang keamanan data. Nah Alhamdulillah kita kerjakan mulai Januari 2023 kemarin," kata Mensos Risma dalam keterangannya di hadapan media di Kantor Kemensos Jalan Salemba No 28, Selasa (13/6/2023).

Seperti diketahui, Kemensos melalui DTKS adalah pengguna data pendudukan dan pencatatan sipil (dukcapil). DTKS dipadankan dengan data dukcapil, hal ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan keakuratan DTKS.

"Identitas dari penerima bantuan sosial itu harus jelas. Jadi kalau nama atau alamat saja, bener nggak dapat orang itu. Tapi kalau dengan NIK maka punya identitas unik," ujarnya. 

Manajemen kerahasiaan data ini mengatur kewenangan dalam mengakses DTKS, misalnya pihak mana saja yang bisa mengakses DTKS.

Keamanan informasi menjadi perhatian Kemensos karena DTKS memuat data masyarakat miskin/pra sejahtera, termasuk data anak, lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, korban bencana dan kedaruratan yang harus dilindungi dan yang membutuhkan bantuan sosial, baik untuk pemenuhan kebutuhan dasar (hidup layak), rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, maupun perlindungan dan jaminan sosial. 

Sementara itu, ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu juga diperoleh atas penyediaan layanan DTKS dan SIKS. Pusdatin telah membenahi sistem manajemen dalam pengelolaan data sesuai dengan standar ISO dan dapat menyajikan data yang representatif. 

"Saat itu saya sampaikan kalau perlu kita  sekalian membuat ISO tentang  Manajemen Mutu. Jadi dua ISO  yang kita gunakan untuk keamanan DTKS. Alhamdulillah kemarin kita baru terima sertifikatnya," kata Mensos. 

Penerapan dua ISO ini menjadi langkah Kemensos dalam menjamin tersedianya data berstandar dunia.

Baca Juga: Tantangan Sosial Makin Kompleks, Risma Minta Tambah Anggaran Kemensos di Tahun 2024

Meskipun begitu, Mensos mengakui masih ada kendala dalam mendapatkan data yang akurat, salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dengan ekonomi mampu untuk mundur sebagai penerima bantuan.

"Sebetulnya kalau dari bawah clear, itu bener kok. Saya pernah ditelepon malam-malam. Itu Pak RW dikeroyok sama warga karena mereka tidak mau dikeluarkan (dari bansos) karena dianggap mampu," jelasnya.