Lahan PTPN VII Unit Way Berulu Dinilai Merupakan Hasil Nasionalisasi Perusahaan Belanda

Status lahan PTPN VII Unit Way Berulu merupakan hasil nasionalisasi perusahaan Belanda oleh Pemerintah Indonesia. Sehingga, Klaim masyarakat yang mengatasnamakan warga Desa Tamansari, Gedong Tataan, Pesawaran, dianggap kurang tepat. 

"Itu kan warisan dari Belanda setelah proses nasionalisasi aset. Artinya, kalau mau diklaim, seharusnya sudah sejak awal kemerdekaan. Nah, kalau sekarang ada yang merasa dirugikan, tinggal diperkarakan secara hukum saja," kata Pengamat agraria dari Unila, FX Sumarja. 

Lebih lanjut Dosen senior yang membidangi Hukum Agraria/Pertanahan itu menyampaikan, bahwa ada dalil hukum menjelaskan, untuk mengklaim suatu kepemilikan yang secara hukum telah final, tidak ada cara lain kecuali di pengadilan. Dalam konteks ini, dia memaklumi jika pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN hanya memberi satu opsi legal tersebut. Sebab, opsi lain sebagaimana dituntut oleh pendemo, adalah jalur yang tidak memiliki landasan hukum. 

Baca Juga: PTPN Group dan Pusat Intelijen TNI AD Jalin Kerja Sama Pengamanan dan Penyelamatan Aset Negara

"Sampai kapanpun pihak BPN (ATR BPN) yang akan tetap begitu arahan solusinya. Sebab, opsi lain akan menjadi ilegal. Jadi, menurut saya, laporkan saja PTPN VII itu ke Polisi, lalu diproses, dan diputuskan Pengadilan. Nah, di sidang pengadilan itulah diadu data dan dokumen. Itu paling fair," kata dia. 

Sebagai informasi, klaim masyarakat yang mengatasnamakan warga Desa Tamansari, Gedong Tataan, Pesawaran, terhadap lahan PTPN VII Unit Way Berulu masih berlanjut. Terakhir, massa melakukan demonstrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesawaran, Lampung, Senin (26/6/23). 

Tuntutan mereka masih sama dengan aksi sebelumnya di BPN Provinsi Lampung, yakni, pengukuran ulang lahan. Pada aksi yang diikuti sekitar 350 orang itu, para pendemo memaksa masuk ke pelataran Kantor BPN Pesawaran.

Dalam orasinya, mereka menuntut BPN melakukan pengukuran ulang lahan yang saat ini berstatus tanah negara yang dikelola PTPN VII, yakni, untuk budidaya karet. Alasan tuntutan itu, kata pendemo, karena izin Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VII telah habis, PTPN VII dikatakan tidak membayar pajak, dan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya.