Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Alasan Demokrat Desak Anies Umumkan Cawapres, Jalan Berbayar hingga IKN Kembali Disoroti

Alasan Demokrat Desak Anies Umumkan Cawapres, Jalan Berbayar hingga IKN Kembali Disoroti Kredit Foto: Andi Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, mendorong Bakal Calon Presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, untuk segera mendeklarasikan cawapresnya lebih awal.

Hal itu dia nilai penting, mengingat jangka waktu pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang makin dekat. Herman juga menyebut, mendeklarasikan pasangan capres-cawapres lebih awal memberikan waktu yang lebih luas untuk menyusun langkah pemenangan.

Baca Juga: Renovasi JIS Sarat Kepentingan Politis, Demokrat Ungkit Proyek Hambalang: Pemerintah Tak Meneruskan

"Demokrat selalu mengingatkan kepada koalisi, kepada Mas Anies, ayo kita deklarasikan lebih awal. Supaya cukup waktu, kita butuh waktu untuk duduk bersama menyusun, kemudian gimana langkah-langkah, untuk juga gimana ke masyarakat, kalau terpilih apa yang semestinya dilakukan oleh capres dan cawapres," kata Herman saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (7/7/2023).

Dia menuturkan, KPP mesti melihat 75 hari masa kampanye dengan objektif. Pasalnya, kata Herman, masa kampanye capres dan cawapres mesti diselaraskan dengan visi misi dan program kerja yang akan ditawarkan.

"Tentu harus disusun visi misi, program kerja, apalagi menyangkut masalah konsepsi perubahan ke depan yang dimaksud dengan perubahan ini harus disampaikan capres dan cawapres," katanya.

Kendati demikian, Herman juga menilai cawapres yang mendampingi Anies Baswedan mesti merepresentasikan perubahan dan perbaikan. Menurutnya, perubahan yang diusung Anies jangan hanya dimaknai sebagai pergantian kepemimpinan.

Pasalnya, kata Herman, sifat esensi dari perubahan mengacu pada perubahan situasi ekonomi yang saat ini hanya mengalami pertumbuhan rata-rata 5 persen menuju 6,5 persen. Oleh karenanya, program strategis ekonomi kerakyatan mesti sejalan dengan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat.

"Jalan-jalan desa yang harusnya lebih bagus dibandingkan jalan berbayar. Kan kalau masuk jalan tol sebagus jalan tuh kita harus bayar, tapi kan tidak ada maknanya jalan tol kalau jalan-jalan kampungnya rusak," paparnya.

Baca Juga: Potret Anies Baswedan Ketemu Imam Masjid Nabawi Heboh di Medsos, Isi Obrolannya Terbongkar Ternyata...

Dia juga turut mengungkit pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai kontradiktif dengan keadaan masyarakat. Pasalnya, Herman menilai masih banyak masyarakat yang sulit mendapat air bersih.

"Kan ini yang harus dijawab, ini harus disampaikan capres-cawapres beserta koalisinya karena ini adalah konsepsi bersama yang ditawarkan ke masyarakat. Oleh karena itu, butuh waktu, tidak cukup kalo hanya 75 hari untuk menyosialisasikan," jelasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Andi Hidayat
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Advertisement

Bagikan Artikel: