Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, mengaku bahwa keputusan yang diambil melalui Rapat Pleno DPP PKB, yakni pingitan bagi Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), bisa ditarik sesuai dengan langkah politik partai.
Hal itu dia ungkap menyusul wacana pertemuan Cak Imin dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, pascapertemuan pimpinan fraksi PKB dan PDIP beberapa waktu lalu.
Baca Juga: PDIP: Kerja Sama dengan PKB Bersifat Substansi, Bukan Sekadar Pasang Baliho
Dalam hal ini, kata Jazilul, langkah politik yang mampu memberikan efek pada kepastian Cak Imin sebagai kandidat di Pilpres 2024. Dia juga menyebut, PKB menerima jika langkah politik yang diambil menempatkan Cak Imin sebagai cawapres.
"Maka langkah-langkah politiknya itu, tentu dimintakan izin kepada pleno. Karena memang pleno berharap betul langkah-langkah Gus Muhaimin ini akan memberikan efek pada penentuan kapan Gus Muhaimin bisa masuk di kandidasi di Pilpres 2024. Apakah Presiden? Atau calon wakil presiden," kata Jazilul saat dihubungi, Jumat (7/7/2023).
Di sisi lain, Jazilul juga mengungkap, pertemuan pimpinan fraksi PKB dan PDIP merupakan agenda silaturahmi sambil memperbarui peta politik yang ada. Mengingat, PDIP dan PKB berada dalam kerja sama politik yang berbeda.
"Butuh saling update dan juga meningkatkan kinerja masing-masing di DPR sebagai partai yang sama-sama berkoalisi di DPR," katanya.
Kendati demikian, dia mengakui pertemuan tersebut juga membicarakan pasangan capres-cawapres. Mengingat, kedua partai tersebut belum memiliki pasangan capres-cawapres tetap.
"Ya kan saling paham di PDIP juga belum ada penentuan siapa cawapresnya, di Gerindra dengan PKB juga belum ditentukan siapa capres cawapresnya. Jadi sama saja. Artinya itu bisa membuka pembicaraanlah," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Advertisement