Kembangkan Regulasi Baru, Korsel Minta Perusahaan Laporkan Aset Kripto Mulai 2024

Karyawan-karyawan tersebut meliputi mereka yang saat ini sedang melakukan pekerjaan terkait mata uang kripto dan mereka yang telah melakukan pekerjaan semacam itu dalam enam bulan terakhir.

Meskipun peraturan pelaporan aset kripto ini masih relatif baru, Korea Selatan telah meminta pejabat pemerintahan untuk melaporkan aset mata uang kripto mereka.

Baca Juga: Pemerintah AS Pindahkan Hampir 10 Ribu Bitcoin Senilai Rp4,47 Triliun ke 101 Rekening Baru

Dewan Nasional Korea Selatan secara bulat mengesahkan sebuah UU yang mewajibkan anggota parlemen dan pejabat publik tingkat tinggi melaporkan aset kripto mereka. Inisiatif ini secara luas dikenal sebagai "UU Pencegahan Kim Nam-guk," sebagai tanggapan atas skandal yang melibatkan beberapa pejabat publik yang diduga memanipulasi pasar dan memindahkan jumlah besar mata uang kripto.