Teddy Gusnaidi Tak Setuju Usulan Pembentukan Satgas Pengawasan PPDB, Ini Solusinya...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi angkat bicara soal ramainya kasus PPDB, hingga ada dorongan agar Kementerin Pendidikan dan Kebudayaan Ristek membentuk Satgas Pengawasan PPDB.

Teddy tak setuju terkait usualn tersebut, lebih baik, Kemendikbud fokus membenahi sekolah.

"Lagi ramai kasus PPDB sistem zonasi, ada orang yang jarak rumah dari sekolah tidak masuk zonasi, tapi diakal-akali bisa masuk. Ada yang masuk dalam zonasi, tidak masuk. Karena lagi ramai, lalu Kemendikbud akan membuat Satgas pemantauan. Menurut hemat kami, yang dibuat bukan satgas pemantauan tapi fokus membenahi sekolahnya," kata Teddy sebagaimana dikutip dari akun Twitter-nya.

KASUS PPDB ZONASI ADALAH HAL YANG MANUSIAWI, SOLUSINYA BUKAN DENGAN MEMBUAT SATGAS PEMANTAUAN

Lagi ramai kasus PPDB sistem zonasi, ada orang yang jarak rumah dari sekolah tidak masuk zonasi, tapi diakal-akali bisa masuk. Ada yang masuk dalam zonasi, tidak masuk. Karena lagi… pic.twitter.com/vl4dJkbU4V

— Teddy Gusnaidi (@TeddGus) July 24, 2023

Dia menyarankan agar Kemendikbud lebih memperhatikan aspek kenyamanan bagi siswa dan keamanan bagi orang tua.

"Akal-akalan itu terjadi karena ada kebutuhan yang sangat manusiawi. Karena mayoritas orangtua pasti tidak ingin menyekolahkan anaknya ditempat yang tidak nyaman, ini belum bicara soal kualitas pengajarannya ya. Contoh hal yang paling mendasar saja, orang tua tidak mau sekolahkan anaknya di tempat rawan tawuran," tambahnya.

"Orang tua didik yang ekonominya menengah kebawah pun akan berupaya agar anaknya sekolah ditempat yang nyaman walaupun jaraknya lebih jauh. Yang ekonomi menengah dan menengah ke atas tentu, selain akan mencari sekolah yang nyaman juga kualitas pengajaran untuk anaknya. Ini hal yang manusiawi," jelasnya.

Lalu apa solusi yang ditawarkan Teddy?

"Solusinya bukan mengawasi terkait kecurangan PPDB sistem zonasi, tapi harus memastikan bahwa sekolah di setiap daerah tersedia sesuai kebutuhan di zona tersebut, harus membuat program keamanan untuk menghindari bahaya yang mengancam siswa dan terakhir harus membuat program peningkatan kualitas pengajaran sekolah," tambahnya.

"Jika 3 hal itu tidak dilaksanakan, maka akal-akalan PPDB akan tetap ada. Akal-akalan itu dilakukan bukan karena mereka jahat tapi itu dilakukan karena kebutuhan, karena mereka ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, aman dan nyaman. Ini murni kebutuhan. Jadi membuat satgas pemantauan bukan jalan keluar," tutupnya.