KSP Kawal Penyelesaian Persoalan Hilirisasi Tambang Mangan di NTT

Hilirisasi sumber daya alam Mangan (Mn) di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi hambatan, yakni terkait perizinan usaha tambang Mangan. 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Sudiyarto, mengatakan persoalan perizinan tersebut mencakup penyiapan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta kendala teknis pada sistem yang ada di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Baca Juga: Tiga Hari di Papua, KSP: Presiden Jokowi Sentuh Isu Pembangunan Kesejahteraan Hingga Keamanan

"Seperti kendala teknis pada Minerba Online Monitoring System (MOMS)," kata Sudiyarto dalam Rapat Koordinasi Percepatan Hilirisasi dan Industrialisasi Sumber Daya Alam Mangan, di Kupang, NTT, Jumat (4/8/2023). 

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan pelaku usaha tambang Mangan. 

Sudiyarto mengingatkan hilirisasi sumber daya alam, termasuk Mangan, merupakan satu dari lima agenda prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Meskipun cadangan sumber daya mangan Indonesia terhadap dunia tidak begitu besar atau sekitar 3,8% (49,6 juta Ton Mn), namun kualitasnya nomor wahid di dunia. 

"Untuk itu persoalan perizinan tambang Mangan ini harus segera diselesaikan agar tidak menghambat hilirisasinya maupun industrinya," tegasnya. 

Baca Juga: United Tractor Kantongi Untung Rp11,2 Triliun, Segmen Pertambangan Masih Jadi Penopang

Sudiyarto juga meminta kementerian/lembaga mempertimbangkan aspirasi pelaku usaha, yaitu perlunya kebijakan afirmasi terhadap komoditas Mangan di Nusa Tenggara Timur. Terlebih, Mangan memiliki karakteristik berbeda dengan dibandingkan dengan komoditas minerba strategis lainnya, seperti emas dan batu bara.

"Selain itu, kontribusi usaha tambang Mangan terhadap perekonomian masyarakat di NTT signifikan," pungkas Sudiyarto.