Dukung Bisnis Inklusif Kawasan ASEAN, Kemenkop-UKM Siap Gelar Perhelatan IB Summit ke-6 di Bali

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) menjadi tuan rumah pada perhelatan The 6th ASEAN Inclusive Business (IB) Summit yang akan diselenggarakan pada tanggal 23-25 Agustus 2023 di Nusa Dua, Bali.

Kegiatan ASEAN IB Summit diharapkan tidak hanya mampu menciptakan rencana aksi bagi promosi bisnis inklusif di ASEAN, tetapi juga bisa meningkatkan peluang pasar dan investasi bagi para pelaku bisnis inklusif di Indonesia.

Baca Juga: Dagangan Gandeng Kemenkop-UKM dan Investree Bantu Modal Usaha Mikro di Pedesaan

Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop-UKM, Siti Azizah, mengatakan bahwa ASEAN IB sudah berlangsung sejak 2017 di Manila, Filipina. Forum ini merupakan gerakan formal untuk mempromosikan bisnis inklusif di kawasan ASEAN.

"Tahun ini Kemenkop-UKM dipercaya menjadi tuan rumah di perhelatan ASEAN IB Summit ke-6. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan kepada bisnis inklusif di kawasan ASEAN," kata dia dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

Dia mengatakan, mulai Agustus 2020, ASEAN telah memiliki pedoman pelaksanaan bisnis inklusif yang disebut Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN. ASEAN IB Summit ke-6 segera digelar pada 23-25 Agustus 2023. Forum ini merupakan bentuk kepedulian para pemimpin ASEAN dalam mengenalkan dan mengimplementasi model bisnis yang inklusif di masing-masing negara anggota.

Ada hal baru yang ingin ditawarkan oleh Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN 2023 untuk mengakselerasi implementasi model bisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

"Sebagai tuan rumah KTT ASEAN 2023, serta berdasarkan konsultasi ACCMSME, dan dukungan dari UN ESCAP, Indonesia berinisiatif membentuk Plan of Action (PoA) untuk mengakselerasi pembentukan ekosistem bisnis inklusif sesuai pedoman yang telah disepakati," kata Siti Azizah.

PoA ini telah disahkan pada Konferensi Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-55 pada 19 Agustus 2023. Tak hanya itu, sambungnya, PoA akan menjadi pedoman bagi kerja sama antara pemerintah dan swasta sehingga memiliki pemahaman dan tujuan yang selaras terkait model, penerapan, serta manfaat bisnis inklusif yang bersifat lintas sektoral.

Dirinya menjelaskan, PoA terkait bisnis inklusif meliputi beberapa hal, seperti policy advisory support, inclusive and sustainable business development, access to finance, dan ASEAN Inclusive Business Knowledge hub/center.

"PoA ini nantinya akan menjadi bahan diskusi pada High Level Ministerial Session, salah satu agenda dari IB Summit ke-6 yang akan dipimpin langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-UKM) Teten Masduki sebagai chair bagi pemimpin setingkat Menteri yang membidangi UMKM di ASEAN," katanya.