Perkuat Ekosistem Bisnis Kawasan, Teten Masduki Usulkan Lembaga Pembiayaan Keuangan UMKM ASEAN

Menteri Kopersi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki menyatakan, dari hasil forum Sixth ASEAN Inclusive Business Summit 2023, para menteri yang mewakili UMKM negaranya berkomitmen membangun bersama ekosistem bisnis yang kolaboratif dan inklusif di kawasan.

Teten menegaskan, secara konkret, Indonesia telah mengusulkan pembentukan lembaga pembiayaan "ASEAN Micro and Small Enterprises Financing Institution". Nantinya, lembaga tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas keuangan UMKM antara negara ASEAN.

Baca Juga: Buka Ajang Sixth ASEAN-IB Summit, Teten Masduki Ajak Negara ASEAN Dukung Kemajuan UKM di Kawasan

Selain itu, Teten juga memberikan usulan LLP-KUKM atau SMESCO Indonesia sebagai ASEAN Bisnis Inklusif (IB) Center yang akan berfungsi sebagai platform pelayanan UMKM dari hulu ke hilir bagi seluruh UMKM di negara ASEAN.

"Hari ini, kami meneguhkan kembali komitmen untuk membangun Komunitas Ekonomi ASEAN yang tangguh, inklusif, terintegrasi dengan ekonomi global, dengan memprioritaskan UMKM yang tangguh dan inovatif untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di ASEAN," kata Teten, dalam konfrensi pers, Rabu (23/8/2023).

Ia menjelaskan, dalam forum tersebut, juga dikembangkan rencana aksi untuk promosi bisnis inklusif di ASEAN (2023-2027). Rencana aksi tersebut berupa dokumen yang menguraikan area prioritas saat ingin maju dengan agenda bisnis inklusif di ASEAN.

"Untuk lebih menandai komitmen kami, hari ini, Indonesia menjadi tuan rumah Sesi Tingkat Tinggi Tertutup dengan Kementerian yang Bertanggung jawab atas Pengembangan UMKM di Negara Anggota ASEAN. Kami bertukar pengalaman tentang bagaimana mempromosikan Inclusive Business di negara masing-masing, dan mengadopsi sebuah Pernyataan Bersama Menteri tentang 'Deklarasi mengenai Promosi Model Bisnis Inklusif: Memberdayakan UMKM untuk Pertumbuhan yang Adil'," tambahnya.

Baca Juga: SANF Beri Bantuan Dana ke Pelaku UMKM Lewat Workshop 'Pemberdayaan Masyarakat UMKM untuk Naik kelas'

Sementara itu, Chair dari ASEAN Economic Ministers (AEM) Jerry Sambuaga menyatakan adanya keselarasan antara pencapaian 2 Priority Economy Deliverables Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dengan tujuan dari IB Summit.

"Pencapaian dua prioritas ekonomi keketuaan Indonesia untuk ASEAN yaitu penandatanganan protokol kedua amandemen AANZFTA yang mengenalkan bab baru UMKM dan Kerangka Negosiasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang berkontribusi signifikan untuk mempromosikan digitalisasi UMKM sejalan dengan semangat dengan agenda IB Summit," tegas Jerry.

Perwakilan United Nations-Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana, turut menyampaikan pentingnya transformasi bentuk usaha terhadap bisnis inklusif dalam mendukung misi sosial dan lingkungan.

"Bisnis Inklusif berbeda dari bisnis biasa karena mereka turut memprioritaskan kepentingan manusia dan lingkungan di samping keuntungan, dan itu merupakan akselerator penting jika kita ingin tetap pada jalur utama pencapaian SDGs. ESCAP berkomitmen untuk mengarusutamakan bisnis inklusif," ungkap Armida.

Baca Juga: Buka Forum ASEAN, Menkop Teten Ingin Kembangkan Prinisp IB di Sektor Pertanian

Deputy Director General, Department of SME Promotion, Ministry of Industry and Commerce Laos, Toulakham Phomsengsavanh, menambahkan, peningkatan kesadaran di antara para pemangku kepentingan adalah syarat mendasar untuk mendorong bisnis inklusif yang mendorong pada terjalinnya kolaborasi promosi antar bisnis inklusif di tingkat nasional dan regional.

Sementara itu, Direktur Integrasi Pasar Sekretariat ASEAN, Dr Le Quan Lan, mewakili Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Kao Kim Hourn, turut menyambut hangat Rencana Aksi untuk Promosi Bisnis Inklusif di ASEAN (2023-2027) yang baru saja disepakati oleh ASEAN yang dipandang dibentuk pada waktu yang tepat, seiring dengan upaya persiapan untuk mengatasi perubahan dalam lanskap ekonomi dunia.

Selain itu, memberikan rekomendasi terkait implementasi Rencana Aksi untuk mempromosikan inklusivitas dalam pendekatan ASEAN dalam mengatasi prioritas utamanya, khususnya dalam bidang digitalisasi, ekonomi hijau, dan ketahanan rantai pasok.

Mendukung usulan Indonesia dalam memprakasasi terbentuknya AMSEF, World Benchmarking Alliance, lembaga yang melakukan benchmarking perusahaan-perusahaan paling berpengaruh di dunia, menyatakan pendanaan untuk UMKM masih sangat terbatas sehingga transformasi bentuk usaha menjadi bisnis inklusif masih menjadi tantangan.

Baca Juga: DWP KemenKopUKM Tekankan Pentingnya E-Commerce Bagi UMKM dalam Mengembangkan Bisnis

"Dari penilaian yang kami lakukan terhadap 400 lembaga keuangan terbesar yang terdiri dari perbankan, manajer aset, dan perusahaan asuransi, hanya 23% menyatakan telah melakukan pembiayaan untuk UMKM. Sehingga ini adalah usulan yang sangat bijak bagi ASEAN untuk memiliki sumber pembiayaan khusus bagi pelaku UMKM di Kawasan," ujar Dio Herdiawan Tobing, Kepala Kebijakan Publik untuk Asia, World Benchmarking Alliance.