Tekankan Pentingnya Hilirisasi Sawit, SPKS Minta Koperasi dan Petani Dilibatkan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Program biodiesel sawit yang digencarkan oleh Pemerintah masih belum dirasakan manfaatnya secara langsung oleh petani swadaya. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2019 lalu menyatakan, kebijakan mandatori biodiesel didesain salah satunya untuk meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani sawit.

Guna memperoleh rekomendasi mandatory biodiesel yang berdampak langsung terhadap petani, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengadakan Rembug Tani Nasional Kelapa Sawit Indonesia dengan tema "Pemanfaatan TBS Petani Sawit Swadaya melalui Kemitraan dalam Mendukung Program Biodiesel sebagai Sumber Energi Transisi Berkelanjutan di Indonesia".

Baca Juga: Sering Pojokkan Sawit Nasional, PB HMI Minta Pemerintah Evaluasi Keberadaan Greenpeace Indonesia

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan kelapa sawit adalah komoditi andalan Indonesia yang memiliki prospek hari ini, besok dan ke depan yang makin terbuka dan makin baik, sehingga menjadi komoditi yang diminati dunia bahkan berkontribusi pada kehidupan bangsa besok yang lebih baik

Menurutnya, sawit bisa menjadi penopang andalan Indonesia dalam segi ekonomi yang berdaya cukup. Indonesia hingga saat ini masih bertahan sebagai negara terbesar penghasil Sawit di seluruh dunia.

"Oleh karena itu karna ini (sawit) menjadi salah satu kekuatan bangsa ini, community ini mejadi andalan kita, dan kita terbesar di dunia," katanya dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Menurutnya, Rembug Tani Nasional ini sangat penting dan strategis untuk kedepan agar menciptakan upaya maksimal mengenergi petani sawit agar dapat berkontribusi lebih besar bagi dirinya yaitu pendapatan mereka (petani) dan yang lebih besar lagi untuk devisa negara, serta mewujudkan program biodiesel.

"Oleh karena itu saya hadir disini untuk mengenergi lebih kuat," terangnya.

Menpan pun berharap, berharap petani sawit berupaya melakukan akselerasi program peremajaan sawit hingga hilirisasi melalui perbaikan tata kelola sawit secara berkelanjutan. Hal itu untuk menjaga dan meningkatkan produksi.

"Kita sudah masuk biodiesel 40, dan sudah diakui oleh dunia. Bahkan kalau kita masih mau bisa ditingkatkan menjadi biodiesel 100. Tentunya dengan tahapan-tahapan," papar Mentan.

"Saya kira hasil dari Rembug Tani Nasional ini akan merekomendasikan apa-apa yang akan dilakukan pemerintah sehingga keberpihakan terhadap petani menjadi sangat penting dari negara," tambahnya.

Sekretaris Jenderal SPKS, Mansuetus Alsy Hanu mengatakan, kegiatan Rembug Tani Nasional ini untuk membahas kemitraan antara koperasi petani sawit dengan pabrik kelapa sawit yang selama ini mensupplai untuk industri biodiesel.

Menurutnya, dari sisi hulunya, petani belum mendapat kejelasan terkait supplai kelapa sawit.

"Di sisi hulu ini kami (petani kelapa sawit) belum jelas mau supplai kemana untuk ikut andil dalam program biodiesel," katanya.

"Oleh karena itu, dalam dialog ini, kami akan membicarakan dan mengupas tuntas terkait kemitraan di sektor hulu antara koperasi petani dengan industri," tambah.

Dia menjelaskan, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya sudah jelas mengatakan bahwa hilirisasi biodiesel itu harus melibatkan para petani sawit.

Baca Juga: Satgas Segera Lakukan Pemanggilan dan Verifikasi Data Self Reporting Lahan Sawit

Oleh karena itu, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) ingin menghubungkan para petani ke dalam industri kelapa sawit dalam konteks hilirisasi kelapa sawit. 

"Saat ini kan yang menikmati pengusaha sawit. Kita ingin hilirisasi sawit itu harus bertumpu pada koperasi dan kekuatan petani. Hilirisasi harus melibatkan koperasi dan petani," tegasnya.