Sering Pojokkan Sawit Nasional, PB HMI Minta Pemerintah Evaluasi Keberadaan Greenpeace Indonesia

Warta Ekonomi, Bandung -

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengkritisi kampanye-kampanye negatif yang dilancarkan Greenpeace Indonesia (GPI) selama beberapa tahun belakangan ini. 

"Jika dicermati lebih dalam aktivitas GPI selama ini lebih banyak merugikan kepentingan ekonomi negara," kata Ketua Bidang Energi, Migas, dan Minerba PB HMI, Muhammad Ikram Palesa, dalam keterangan resminya, Selasa (29/8/2023).

Baca Juga: Satgas Segera Lakukan Pemanggilan dan Verifikasi Data Self Reporting Lahan Sawit

Ikram mencurigai pesatnya perkembangan industri minyak sawit di Indonesia dianggap sebagai kompetitor berbahaya bagi bisnis minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak nabati lainnya yang diproduksi negara-negara maju. 

"Untuk itu, negara maju menggunakan Greenpeace melakukan kampanye hitam terhadap kelapa sawit. Komoditas ini menjadi sasaran tembak mereka, dengan tujuan agar sawit Indonesia tidak bisa bersaing di tingkat pasar global," ungkapnya. 

Ikram sekaligus mempertanyakan mengapa hanya sawit Indonesia yang diserang Greenpeace. Padahal, negara produsen kelapa sawit tidak hanya Indonesia saja.

"Mengapa tindakan serupa juga tidak dilakukan pada produsen minyak sawit asal Malaysia dan Thailand? Kecurigaan sejumlah pihak juga terjadi ketika Greenpeace tidak beraksi pada negara penghasil minyak kedelai seperti China dan Amerika yang notabene menggunakan benih kedelai GMO?" jelasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut jelas menunjukkan ketidakberpihakan GPI dan Greenpeace pada petani Indonesia yang berjuang keras melawan perubahan iklim, hama, dan penyakit tanaman demi meningkatkan hasil panen yang masih rendah.

Untuk itu, ia sepakat pemerintah Indonesia perlu meniru beberapa negara yang mengambil langkah tegas menghentikan kegiatan GPI yang dinilai mecurigakan.

Baca Juga: PLN EPI Pastikan Rantai Pasok Biomassa ke PLTU Aman Lewat Kerja Sama Pengolahan Limbah Sawit

"Perdana Menteri India Narendra Modi memblokir rekening bank milik Greenpeace karena menerima sumbangan dana tidak sah. Akibat pemblokiran rekening, Greenpeace menutup dua kantor perwakilannya di New Delhi dan Patna serta memberhentikan 40 karyawannya," ungkapnya. 

"Ketegasan menghadapi arogansi Greenpeace juga ditunjukkan Pemerintah Brasil. Hingga kini, Pemerintah Brasil tidak pernah memberikan pengakuan bagi Greenpeace. Kecaman terhadap Greenpeace juga terjadi di negara lain, seperti di Kanada," sambungnya.